Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo Sambangi Kejagung, Ada Apa?

Wilda Nufus - detikNews
Kamis, 15 Okt 2020 18:12 WIB
Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo
Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Wilda Nufus/detikcom)
Jakarta -

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyambangi kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung), Jakarta Selatan, hari ini. Ada apa?

Kartika datang disambut oleh Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah. Dia mengungkapkan maksud kedatangannya untuk membahas kasus-kasus BUMN yang saat ini tengah dibidik oleh pihak Kejagung.

"Kita membahas kasus-kasus seperti Jiwasraya, BTN, kita kerja sama supaya kerja sama yang antar BUMN dengan Kejaksaan," kata Kartika kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2020).

Kartika menerangkan ia juga mengajak Direktur Utama BTN Pahala Mansury turut membantu melengkapi data-data dalam kasus BTN. Hal itu, disebut Kartika, agar memudahkan penyidik Kejagung untuk menuntaskan kasus ini.

"Kita hari ini bicara dengan Pak Pahala juga, untuk bicara mengenai hal-hal apa yang bisa dibantu dari Bank BTN dari sisi data, supaya ada komunikasi dengan Bank BTN juga baik, dan semakin mudah pekerjaan dari Kejaksaan," tuturnya.

Dalam kasus BTN, Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka terkait kasus gratifikasi atau suap terhadap mantan Direktur Utama Bank BTN Maryono. Mereka adalah Maryono sendiri, kemudian Direktur Utama PT Pelangi Putera Mandiri, Yunan Anwar; menantu Maryono, Widi Kusuma Purwanto; dan Komisaris PT Titanium Property, Ichsan Hasan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono menerangkan kasus ini bermula pada 2014 saat PT Pelangi Putra Mandiri mengajukan kredit ke Bank BTN senilai Rp 117 miliar. Dalam perjalanannya, kredit ini bermasalah dan mengalami kolektibilitas 5 atau macet.

"Ternyata diduga, dalam pemberian fasilitas kredit tersebut ada dugaan gratifikasi atau pemberian kepada tersangka atas nama HM, yang dilakukan oleh YA senilai Rp 2,257 miliar caranya dengan mentransfer uang itu melalui rekening menantu dari tersangka HM," lanjut Hari.

Kemudian, kata Hari, pada 2013, tersangka H Maryono yang menjabat sebagai Direktur Utama Bank BTN itupun juga menyetujui pemberian kredit pada PT Titanium Property senilai Rp 160 miliar. Saat itulah, terjadi deal sehingga pihak PT Titanium Property memberikan gratifikasi senilai Rp 870 juta dan ditransfer lewat menantu H Maryono, Widi Kusuma Purwanto.

"Tersangka HM itu pada tahun 2013 selaku Direktur Utama itu juga menyetujui tentang pemberian kredit kepada PT Titanium Property senilai Rp 160 miliar dan diduga dalam pemberian fasilitas kredit tersebut, pihak PT Titanium Property memberikan uang atau gratifikasi senilai Rp 870 juta dengan cara yang sama, ditransfer ke rekening menantunya atas nama tersangka HM," tuturnya.

Sementara itu, untuk kasus Jiwasraya, Kejagung telah menetapkan satu tersangka baru. Tersangka anyar itu merupakan Direktur Utama PT Himalaya Energi Perkasa, Piter Rasiman.

Hari menerangkan Piter diduga berafiliasi melakukan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Jiwasraya. Mereka ialah Joko Hartono Tirto dan Heru Hidayat.

Dalam perkara ini, Kejagung juga telah menetapkan tersangka dari pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta 13 korporasi. Tersangka dari pejabat OJK itu merupakan Fakhri Hilmi yang pada saat itu menjabat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal II a periode Januari 2014-2017. Kini, ia pun telah ditahan.

Diketahui, dalam perkara Jiwasraya, Majelis hakim sudah memvonis 4 terdakwa yakni mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan; serta Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto. Mereka dihukum penjara seumur hidup.

Sementara untuk 2 terdakwa lainnya, yakni Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat, sedang menunggu putusan vonis dari pengadilan.

(elz/ear)