DPR Resmi Serahkan Naskah ke Setneg, Akankah Jokowi Teken UU Cipta Kerja?

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Kamis, 15 Okt 2020 08:03 WIB
Presiden Jokowi buka-bukaan soal UU Cipta Kerja.
Presiden Joko Widodo (Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

DPR resmi menyerahkan naskah omnibus law UU Cipta Kerja ke Sekretariat Negara (Setneg). Akankah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani UU tersebut?

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai Jokowi akan meneken UU Cipta Kerja yang menjadi inisiatifnya. Dengan catatan, menurut Feri, tidak ada yang memberi pemahaman kepada Jokowi terkait gelombang penolakan dari masyarakat.

"Saya rasa Presiden akan tanda tangan karena UU ini adalah inisiatif Jokowi. Kecuali Presiden diberi pemahaman betapa suara rakyat sangat penting didengarkan," kata Feri kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).

UU Cipta Kerja akan tetap berlaku meski Jokowi tidak menandatanganinya dalam kurun waktu 30 hari. Menurut Feri, Jokowi perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mencabut UU Cipta Kerja jika ingin dianggap sebagai presiden yang mendengarkan rakyatnya.

"Kalau sudah disetujui bersama, jika tidak ditandatangani Jokowi sebagai tahapan pengesahan, akan sah dengan sendirinya 30 hari sejak diterimanya UU ini. Seharusnya Jokowi mengeluarkan perppu agar dia dianggap sebagai presiden yang mendengarkan publik," ujarnya.

Feri AmsariPakar hukum tata negara Feri Amsari (Ari Saputra/detikcom)

Feri menyebut terbitnya perppu ini justru penting. Dengan terbitnya perppu, penolakan dan gelombang aksi dari masyarakat akan bisa dihentikan.

"(Perppu) penting karena cepat menyelesaikan masalah dan segera dapat menghentikan aksi masyarakat," ungkapnya.

Seperti diketahui, DPR resmi menyerahkan naskah final UU Cipta Kerja kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Prosedur selanjutnya, UU Cipta Kerja akan ditandatangani Presiden Jokowi.

"Kami sudah menyampaikan, berdasarkan penugasan dari pimpinan DPR, RUU (UU Cipta Kerja) sudah kami serahkan kepada Sekretariat Negara dan sudah diterima dengan baik," ujar Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar kepada wartawan di gedung Setneg, Jakarta Pusat, Rabu (14/10).

Indra menegaskan naskah UU Cipta Kerja yang dikirim ke Kemensetneg memiliki tebal 812 halaman. Naskah yang dibawa Indra itu bersampul putih. Dia juga tampak membawa satu amplop surat berwarna putih.

"Seperti yang disampaikan pimpinan DPR kemarin, 812, nggak ada yang berubah," ujar Indra.

(azr/dhn)