Kejagung soal 3 Jaksa Kasus Pinangki Dilaporkan: Silakan, Belum Tentu Terbukti

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Rabu, 14 Okt 2020 22:23 WIB
Terdakwa, jaksa Pinangki kembali menghadiri sidang kasus suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2020) dengan agenda eksepsi. Eksepsi diajukan oleh tim kuasa hukum. Sementara Pinangki tidak membuat eksepsi, hanya menulis catatan yang ia berikan kepada jurnalis usai sidang selesai.
Pinangki Sirna Malasari saat mengikuti persidangan (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) santai menanggapi laporan dugaan pelanggaran etik 3 jaksa yang menangani perkara Pinangki Sirna Malasari ke Komisi Kejaksaan (Komjak). Korps Adhyaksa meminta publik mengikuti persidangan saja.

"Silakan, kan laporan belum tentu terbukti, silakan saja masyarakat ngontrol jaksa, tempatnya di sana, nantikan diperiksa di sana, beda pendapat kan boleh," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Ali Mukartono, kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/10/2020).

Tiga jaksa itu dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Komjak. Di sisi lain, Ali meminta masyarakat mengikuti jalannya persidangan terhadap jaksa Pinangki agar masyarakat tidak menduga-duga dan membuat kesimpulan awal.

"Ikuti sidang saja, jangan kesimpulan di awal, ikuti aja sidang, apakah betul ada seperti itu, kan berarti dugaan dia, pembuktiannya di sidang," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, ICW melaporkan tiga jaksa yang tangani perkara tersangka Pinangki Sirna Malasari ke Komisi Kejaksaan. ICW menduga tiga jaksa itu melanggar kode etik jaksa selaku penyidik dalam menangani perkara dugaan penerimaan hadiah dari terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra.

Peneliti dari ICW, Kurnia Ramadhana, menyebut tiga jaksa itu, yakni berinisial SA, WT, dan IP. Laporan kali ini disebut Kurnia langsung diterima oleh Ketua Komjak, Barita Simanjuntak.

"Kami mengambil beberapa bukti dari beberapa pemberitaan media dan juga kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam pembacaan atau surat dakwaan Pinangki Sirna Malasari, yang beberapa waktu lalu sempat cukup menghebohkan publik," kata Kurnia dalam konferensi pers yang ditayangkan dalam akun Facebook Sahabat ICW, Rabu (14/10).

Kurnia mengatakan ICW telah mengumpulkan beberapa kejadian penting, relevan, dan berkaitan dengan perkara Pinangki dalam 1 tahun belakangan. Menurutnya, setidaknya ada 4 dasar laporan dugaan pelanggaran kode etik yang disangkakan kepada 3 terlapor.

"Pertama, menurut pandangan ICW, terlapor atau 3 orang penyidik tersebut diduga tidak menggali kebenaran materiil berdasarkan keterangan dari Pinangki Sirna Malasari," ujar Kurnia.

Kurnia menjelaskan, pada 12 November 2019, ada pertemuan di kantor Djoko Tjandra yang dihadiri oleh Pinangki. Saat itu, kata dia, berdasarkan pengakuan Pinangki, Djoko Tjandra percaya begitu saja terhadap jaksa yang hanya mengemban jabatan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

"Menurut pandangan kami agak sulit untuk bisa memahami logika dari dakwaan Pinangki tidak punya status jabatan khusus di Kejagung, atau mempunyai jabatan penting di Kejaksaan Agung, akan tetapi kenapa Djoko Tjandra begitu saja percaya oleh Pinangki Sirna Malasari ketika menawarkan beberapa bantuan yaitu pengurusan fatwa," katanya.

(dhn/dhn)