KPK Dorong Penyempurnaan Capaian Pencegahan Korupsi Pemprov Jabar

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 14 Okt 2020 12:38 WIB
gedung
Gedung Sate (Foto: Nfadils/d'Traveler)
Jakarta -

KPK menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Pemprov Jawa Barat (Jabar). Rapat itu dilakukan untuk mendorong agar Pemprov Jabar menyempurnakan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP).

Kepala Koordinator Wilayah V KPK, Budi Waluya, mengatakan per 13 Oktober 2020 capaian MCP Pemprov Jabar sudah cukup baik yaitu 78,47 persen. Menurutnya, dari 8 area intervensi yang didorong KPK untuk dibenahi, capaian tertinggi untuk manajemen Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu sebesar 96,72 persen dan yang terendah untuk optimalisasi pendapatan daerah yaitu sebesar 59.45 persen.

"Angka tersebut sudah di atas rata-rata nasional yaitu 40 dan sudah di atas rata-rata Jawa Barat yaitu 45 persen. Kurangnya sedikit lagi terkait evidence yang perlu diunggah. Kami harapkan setelah pertemuan ini dapat kita tingkatkan capaiannya terutama untuk optimalisasi pendapatan daerah, karena capaiannya paling rendah yaitu 59.45 persen," kata Budi dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).

Budi menuturkan KPK menggunakan MCP sebagai alat standarisasi untuk 542 pemda. Khusus untuk Jabar, Budi, berharap bukan hanya sekadar capaian nilai yang memotret administrasi, aturan, legal, formal, tetapi juga efektifitas implementasinya.

"Baru setelah itu ke level berikutnya, yaitu keberlanjutan programnya. Semoga dapat dijadikan percontohan dan direplikasi ke pemda lain," ucap Budi.

Selain capaian MCP, salah satu yang dibahas dalam rakor yaitu terkait manajemen aset daerah. Dilaporkan oleh Kepala BKAD Jabar, Nanin Hayani, bahwa saat ini Pemprov Jabar memiliki aset sebanyak 5.538 bidang terdiri dari 3.222 aset Jaringan Irigasi Jalan (JIJ) dan 2.316 aset lainya. Dari 2.316 aset lainnya, sebanyak 1.481 sudah bersertifikat.

Dari target 1.000 bidang, sebanyak 1.252 bidang tanah diusulkan proses sertifikasinya ke Kantor Pertanahan BPN. 592 berkas yang masuk ke BPN sudah dinyatakan lengkap dan sudah dilakukan pembayaran PNBP untuk proses sertifikasi. Sepanjang tahun 2020 ini sudah terbit 150 sertifikat dari BPN.

Selain itu, setidaknya ada 7 aset bermasalah di Provinsi Jabar yang saat ini sedang proses penyelesaian yaitu aset yang terletak di Jalan Braga, Komplek Banceui Permai, Jalan Aceh, Jalan Dago, Gunung Sari, Jalan Setiabudi dan Jalan Gunung Sembung. Mengingat nilainya cukup besar yakni sekitar Rp 296 miliar, khusus untuk aset tanah Gunung Sembung akan dilakukan diskusi dan koordinasi lebih dalam.

Budi mengatakan rakor juga membahas capaian area-area intervensi lainnya, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, optimalisasi pajak daerah, pelayanan terpadu satu pintu, APIP, manajemen ASN dan pengadaan barang dan jasa. Terkait pengadaan barang dan jasa, KPK mengidentifikasi beberapa daerah di Provinsi Jabar belum memiliki tenaga Fungsional UKPBJ. Sehingga, kemungkinan pada tahun 2021 akan menumpang pengadaan di Provinsi Jabar.

"Hal ini tentu perlu dimitigasi oleh Provinsi Jabar dari sisi kesiapan sistem, kehandalan sistem dan kebutuhan yang lain," tegasnya.

KPK juga mengingatkan Inspektur Provinsi Jabar Ferry Sofwan Arif beserta jajarannya untuk lebih berhati-hati ketika mengawal proyek yang dibiayai oleh pinjaman daerah. Salah satu rekomendasi dari kajian KPK, kata Budi, adalah probity audit terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh pinjaman daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jabar, Setiawan Wangsaatmaja menyebut evidence yang belum masuk kemungkinan akan menjadikan nilai MCP pendapatan daerah kecil. Alasannya karena Pemprov Jabar sudah banyak melakukan terobosan.

"Mengingat sekarang nilai MCP menjadi salah satu indikator Dana Insentif Daerah, tentu kita lebih semangat untuk optimalkan capaian MCP. Tapi sebetulnya tanpa dikaitkan dengan lomba pun, yang lebih utama kita ingin mencegah atau mengurangi praktik-praktik kurang terpuji di kalangan birokrat," kata Setiawan.

(fas/isa)