.webp)
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta kini sudah masuk tahap rapat pimpinan gabungan (rapimgab). Sejumlah fraksi dan ketua komisi DPRD DKI Jakarta juga telah menyampaikan pandangannya. Kapan Raperda ini akan disahkan?
"Ya, sudah dirapimgabkan, sebelumnya sudah pembahasan sampai jam 9 malam, hari Senin. Terus kemarin dirapimgabkan, ya ada beberapa masukan-masukan dari beberapa fraksi dan ketua-ketua komisi, harmonisasi daripada pasal per pasal," ujar anggota Bapemperda DPRD DKI Judistira Hermawan kepada wartawan, Rabu (14/10/2020).
Selanjutnya, draf Raperda Penanggulangan COVID-19 itu baru akan dikirim ke Kemendagri untuk dievaluasi. Setelah itu, akan masuk ke rapat paripurna (rapur) untuk disahkan. Rapur itu ditargetkan akan dilakukan pada pekan depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tahap selanjutnya adalah paripurna, minggu depan," kata Judistira.
Menurutnya, dalam draf Raperda COVID-19 itu, ada 11 Bab dan 35 pasal. Menurutnya, semua aturan dan sanksi sudah diakomodasi dalam Raperda COVID-19.
"(Sebanyak) 35 pasal, XI Bab. Intinya, secara prinsip itu semua sudah diakomodir di dalam peraturan daerah penanggulangan COVID-19," katanya.
Politikus Partai Golkar itu berharap, apabila Raperda Penanggulangan COVID-19 sudah disahkan, akan menjadi landasan hukum bagi petugas untuk menegakkan protokol kesehatan.
"Tentu dengan adanya perda ini bisa memberikan ketegasan kepada aparat yang bertugas di lapangan dalam rangka menegakkan protokol kesehatan sekaligus juga yang tidak kalah penting memberikan edukasi," katanya.
"Perda Penanggulangan COVID ini baru dua (provinsi) nih, kalau nggak salah Sumatera Barat dengan DKI Jakarta. Padahal ini sesuai Inpres diharapkan semua daerah dan alhamdulillah DKI Jakarta salah satunya dari dua provinsi," imbuh Judistira.
