Round-Up

7 Fakta Mengejutkan di Sidang Perdana Kasus Surat Jalan Djoko Tjandra

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Rabu, 14 Okt 2020 05:51 WIB
Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo menjalani sidang perdana kasus surat jalan palsu. Sidang dilaksanakan secara virtual.
Djoko Tjandra dkk Jalani Sidang Perdana. (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -

Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra menjalani sidang perdana. Jaksa mengungkap kongkalikong Djoko Tjandra bersama-sama dengan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo memalsukan surat jalan.

Sidang perdana Djoko Tjandra digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pada Selasa (13/10/2020) sekira pukul 10.15 WIB. Djoko Tjandra tampak mengenakan baju batik.

Djoko Tjandra duduk sebagai terdakwa dalam persidangan ini. Sementara itu Anita dan Brigjen Prasetijo juga duduk sebagai terdakwa tetapi persidangan ketiganya dilaksanakan secara terpisah.

Para terdakwa tidak hadir langsung di ruang sidang melainkan melalui sambungan video conference (vicon) dari tahanan.

Pria yang akrab disapa Joker itu hadir dengan mengenakan pakaian batik. Sementara itu, majelis hakim, JPU, dan pihak kuasa hukum terdakwa hadir di ruang sidang. Hakim yang mengadili kasus itu adalah Muhammad Sirad sebagai hakim ketua. Kemudian Sutikna dan Lingga Setiawan duduk sebagai hakim anggota.

"Terdakwa Prasetijo dan Anita boleh off dulu kita bukan untuk terdakwa Djoko Tjandra. Sidang perkara pidana atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dimulai dan dibuka untuk umum," kata majelis hakim membuka sidang.

Dakwaan terdakwa Djoko Tjandra yang pertama dibacakan oleh JPU. Ada sejumlah fakta yang diungkap jaksa dalam dakwaan Djoko Tjandra:

Berikut 7 fakta mengejutkan di sidang perdana kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra:

Didakwa Palsukan Surat Jalan

Djoko Tjandra didakwa bersama-sama dengan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo memalsukan surat untuk kepentingan beberapa hal.

Djoko Tjandra saat itu berstatus terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali yang telah buron sejak 2009.

"Bahwa terdakwa Joko Soegiarto Tjandra alias Joko Soegiarto alias Joe Chan bin Tjandra Kusuma bersama-sama dengan Anita Dewi A Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian," ungkal jaksa.

Awalnya Djoko Tjandra dikenalkan ke Anita pada November 2019 di kantor Exchange lantai 106, Kuala Lumpur, Malaysia. Lantas Djoko Tjandra menggunakan jasa Anita sebagai kuasa hukumnya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun permohonan PK itu ditolak karena Djoko Tjandra diwajibkan untuk hadir langsung ke pengadilan. Djoko Tjandra kemudian meminta Anita mengurus keperluan kedatangannya ke Jakarta dengan mengenalkannya ke Tommy Sumardi yang sudah lama dikenalnya.

"Bahwa terdakwa Joko Soegiarto Tjandra mempercayakan hal tersebut kepada saksi Tommy Sumardi di mana selanjutnya saksi Tommy Sumardi yang sebelumnya sudah kenal dengan saksi Brigjen Prasetijo Utomo memperkenalkan saksi Anita Dewi A Kolopaking dengan saksi Brigjen Prasetijo Utomo," kata jaksa.

Kemudian, Anita membicarakan persoalan Djoko Tjandra dengan Brigjen Prasetijo untuk datang ke Jakarta secara diam-diam. Brigjen Prasetijo lantas mengurus secara keperluan kedatangan Djoko Tjandra dengan membuat surat jalan, surat keterangan kesehatan, dan surat-surat lain terkait dengan pemeriksaan virus Corona (COVID-19).

Singkat cerita Brigjen Prasetijo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri mengatur semua urusan Djoko Tjandra itu. Djoko Tjandra pun direncanakan masuk ke Indonesia melalui Bandara Supadio di Pontianak lalu menuju ke Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta menggunakan pesawat sewaan.

"Bahwa penggunaan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan COVID-19, dan surat rekomendasi kesehatan yang tidak benar tersebut merugikan Polri secara immateriil karena hal itu mencederai dan/atau mencoreng nama baik Kepolisian Republik Indonesia secara umum dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri serta Pusdokkes Polri pada khususnya, mengingat terdakwa Joko Soegiarto Tjandra adalah terpidana perkara korupsi dan menjadi buronan Kejaksaan Agung sejak tahun 2009, yang mana seolah-olah Polri khususnya Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri telah memfasilitasi perjalanan seperti layaknya perjalanan dinas yang dilakukan oleh orang bukan anggota Polri," kata jaksa.

"Selain itu seolah-olah Satkes Pusdokkes Polri telah memastikan bahwa orang yang bukan anggota Polri telah dilakukan pemeriksaan (wawancara, pemeriksaan fisik, dan rapid test) seperti layaknya anggota Polri sehingga hal ini akan menimbulkan kesan negatif bagi Polri, yang seharusnya justru membantu Kejaksaan Agung menangkap terdakwa Joko Soegiarto Tjandra untuk menjalankan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya," ujar jaksa.

Brigjen Prasetijo Atur Semua Urusan Djoko Tjandra ke Jakarta

Jaksa menyebutkan Brigjen Prasetijo mengatur pembuatan surat jalan hingga surat pemeriksaan kesehatan untuk Djoko Tjandra. Awalnya Djoko Tjandra melalui kuasa hukumnya, Anita Dewi Anggraeni Kolopaking mengurus keperluan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Djoko Tjandra yang berada di Malaysia harus datang langsung ke Indonesia untuk mengurus hal itu tetapi terbentur statusnya sebagai buron. Anita lantas meminta bantuan Brigjen Prasetijo.

"Saksi Anita Dewi A Kolopaking menemui saksi Brigjen Prasetijo Utomo di kantornya untuk membicarakan rencana kedatangan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia dan saksi Anita Dewi A Kolopaking meminta agar ada anggota polisi di Pontianak yang dapat membantu dan menemani terdakwa Joko Soegiarto Tjandra untuk mencari rumah sakit guna keperluan kelengkapan dokumen perjalanan selama di Indonesia seperti surat hasil rapid test bebas COVID dan surat keterangan sehat dan oleh saksi Brigjen Prasetijo Utomo dijawab 'ada'," ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Selasa (13/10/2020).

Namun ditunggu-tunggu, Brigjen Prasetijo tidak memberikan jawaban pasti sehingga Anita menghubunginya lagi. Jaksa mengatakan Brigjen Prasetijo kemudian menjanjikan kepada Anita untuk mengurus semua kelengkapan dokumen perjalanan itu.

"Saksi Brigjen Prasetijo Utomo mengatakan, 'udah kita aja yang keluarin untuk surat jalan dan rapid test Bapak'. Yang dimaksud 'bapak' adalah terdakwa Joko Soegiarto Tjandra," kata jaksa.

Setelah itu, Brigjen Prasetijo memerintahkan anak buahnya membuat surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra. Tak hanya itu, Brigjen Prasetijo juga meminta dibuatkan surat keterangan pemeriksaan COVID-19 dan surat rekomendasi kesehatan yang ditandatangani dr Hambek Tanuhita, padahal kenyataannya Djoko Tjandra belum menjalani pemeriksaan apa pun.

"Surat jalan yang benar di lingkungan Bareskrim Mabes Polri ditandatangani oleh Kabareskrim sehingga surat jalan tersebut bukan surat jalan kedinasan resmi, melainkan surat jalan palsu," ucap jaksa.

"Bahwa surat keterangan pemeriksaan COVID-19 dan juga surat rekomendasi kesehatan baik atas nama saksi Anita Dewi A Kolopaking ataupun atas nama terdakwa Joko Soegiarto Tjandra yang ditandatangani oleh dr Hambek Tanuhita juga merupakan surat keterangan yang tidak benar karena substansi surat tersebut bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya," imbuh jaksa.

Tonton video 'Bersama Brigjen Prasetijo, Djoko Tjandra Didakwa Palsukan Surat Jalan':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4