Pimpinan DPR: Omnibus Law UU Cipta Kerja Dibahas dalam 88 Kali Rapat Kerja

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Selasa, 13 Okt 2020 17:46 WIB
Azis Syamsuddin
Azis Syamsuddin (Rahel/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menjelaskan omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) telah melalui proses pembahasan panjang sebelum disahkan. Ia mengungkapkan rapat Badan Legislasi DPR RI dan Panitia Kerja (Panja) RUU Ciptaker telah dilakukan sebanyak 88 kali.

Azis menjelaskan, sebelum omnibus law dibahas, substansi dalam UU tersebut telah dibahas dalam rapat kerja. Dalam prosesnya, sembilan fraksi DPR RI pun sepakat melanjutkan kajian rancangan UU (RUU) Ciptaker.

"Hal ini perlu kami sampaikan, hal-hal yang berkaitan dengan substansi tadi, dalam pembahasan di tingkat raker, sembilan fraksi menyepakati, mengikuti, dan menyampaikan DIM (daftar inventaris masalah). Sembilan fraksi sepakat melakukan pembahasan," ujar Azis dalam konferensi pers di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Saat konferensi pers, Azis didampingi oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas dan perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR. Selain itu, turut hadir pula Sekjen DPR Indra Iskandar.

Azis mengatakan pembahasan RUU Cipta Kerja kemudian dilanjutkan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) sebanyak 88 kali. RDPU ada yang dilakukan secara virtual mengingat adanya pandemi virus Corona (COVID-19).

"Kemudian dalam proses rapat kerja, pimpinan Baleg dan pimpinan panja mengadakan RDPU, RDPU dilakukan hampir sebanyak 88 kali, baik fisik maupun secara virtual," tutur Azis.

Politikus Golkar ini pun memastikan DPR juga sudah melakukan pertemuan dengan banyak lapisan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi terkait klaster-klaster di UU Cipta Kerja. Pertemuan itu juga, kata Azis, dilakukan secara fisik maupun virtual.

"Pertemuan-pertemuan dengan tokoh masyarakat, pertemuan dengan tokoh guru, pertemuan-pertemuan dengan tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh kaum pengusaha, kaum buruh, kaum masyarakat dilakukan sampai dengan 89 kali dilakukan. Proses itu dilakukan baik secara fisik maupun secara virtual," jelasnya.

Lebih lanjut, Azis menjelaskan semua pembahasan DPR terkait UU Cipta Kerja juga dilampirkan kepada pemerintah. Menurutnya, Baleg DPR RI sudah mengetahui mekanisme dan tata cara prosedur dalam menegakkan aturan untuk memutuskan pasal.

"Data, rekaman, pembicaraan akan kami lampirkan kepada pemerintah dalam minderheid nota. Dalam hal ini, pimpinan Baleg Pak Supratman mengetahui secara persis mekanisme dan tata cara prosedur dalam menegakkan aturan, dalam memutuskan pasal demi pasal, ayat demi ayat, baik dalam mekanisme rapat Panja, mekanisme di dalam rapat Timus (Tim Perumus), dan mekanisme dalam Tim Sinkronisasi," ungkap Azis.

Diketahui, omnibus law UU Cipta Kerja disahkan di dalam rapat paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020. Namun banyak elemen masyarakat yang masih menolak UU Cipta Kerja tersebut karena dianggap tidak berpihak terhadap kesejahteraan buruh.

Simak video 'DPR Buka Suara soal UU Cipta Kerja, Mulai Proses hingga Pengesahan':

[Gambas:Video 20detik]



(hel/elz)