Hakim Tegur Prasetijo Pakai Seragam Polri di Sidang: Semua Sama di Mata Hukum

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 13 Okt 2020 14:39 WIB
Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dan Brigjen Pol Prasetijo Utomo menjalani sidang perdana kasus surat jalan palsu. Sidang dilaksanakan secara virtual.
Persidangan perkara surat jalan palsu yang menjerat Brigjen Prasetijo Utomo (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Brigjen Prasetijo Utomo menjalani sidang pembacaan dakwaan atas kasus surat jalan palsu Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Brigjen Prasetio mendapat teguran dari majelis hakim karena memakai seragam dinas di persidangan.

Sidang pembacaan dakwaan Brigjen Prasetijo dilakukan secara virtual di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (13/10/2020). Brigjen Prasetijo tidak hadir di ruang sidang, melainkan melalui sambungan video.

Brigjen Prasetijo tiba-tiba ditegur oleh majelis hakim karena berseragam dinas. Teguran itu disampaikan ketika hakim menanyakan tanggapan dari Brigjen Prasetijo terhadap dakwaan jaksa.

Brigjen Prasetijo mengaku bakal mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut. Kemudian hakim mempersoalkan pakaian yang dipakai Brigjen Prasetijo saat persidangan. Brigjen Prasetijo memakai seragam dinas lengkap di persidangan tersebut.

"Majelis hakim punya pengalaman tidak pernah seperti ini. Terdakwa, jadi diharapkan Saudara Terdakwa hari ini diberi toleransi. Diharapkan hari berikutnya persidangan kita Saudara dalam pakaian yang tidak dengan jabatan, pakaian jabatan," kata hakim ketua Muhammad Sirat di PN Jakarta Timur.

Sirat berharap, di sidang berikutnya, Brigjen Prasetijo tidak berseragam dinas. Sebab, menurutnya, semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

"Karena semua warga negara Indonesia sama kedudukannya dalam hukum, sehingga di depan persidangan diharapkan untuk berpakaian seperti apa yang lainnya," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, hari ini tiga terdakwa kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra menjalani sidang pembacaan dakwaan. Sidang pembacaan dakwaan dilakukan secara virtual. Ketiga terdakwa adalah Djoko Tjandra, Anita Kolopaking, dan Brigjen Prasetijo Utomo. Persidangan ketiganya dilaksanakan secara terpisah.

Dalam kasus ini, Djoko Tjandra didakwa bersama-sama Anita Dewi Anggraeni Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo memalsukan surat untuk kepentingan beberapa hal. Djoko Tjandra saat itu berstatus terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, yang jadi buron sejak 2009.

"Bahwa terdakwa Joko Soegiarto Tjandra alias Joko Soegiarto alias Joe Chan bin Tjandra Kusuma bersama-sama dengan Anita Dewi A Kolopaking dan Brigjen Prasetijo Utomo telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian," ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Selasa (13/10/2020).

Djoko Tjandra dibantu Anita dan Brigjen Prasetijo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri untuk perjalanan kembali ke Indonesia. Karena, Djoko Tjandra ingin mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun permohonan PK itu ditolak karena Djoko Tjandra diwajibkan hadir langsung ke pengadilan.

"Bahwa penggunaan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan COVID-19, dan surat rekomendasi kesehatan yang tidak benar tersebut merugikan Polri secara imateriil karena hal itu mencederai dan/atau mencoreng nama baik Kepolisian Republik Indonesia secara umum dan Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri serta Pusdokkes Polri pada khususnya, mengingat terdakwa Joko Soegiarto Tjandra adalah terpidana perkara korupsi dan menjadi buronan Kejaksaan Agung sejak tahun 2009, yang mana seolah-olah Polri khususnya Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri telah memfasilitasi perjalanan seperti layaknya perjalanan dinas yang dilakukan oleh orang bukan anggota Polri, selain itu seolah-olah Satkes Pusdokkes Polri telah memastikan bahwa orang yang bukan anggota Polri telah dilakukan pemeriksaan (wawancara, pemeriksaan fisik, dan rapid test) seperti layaknya anggota Polri sehingga hal ini akan menimbulkan kesan negatif bagi Polri, yang seharusnya justru membantu Kejaksaan Agung menangkap terdakwa Joko Soegiarto Tjandra untuk menjalankan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya," ujar jaksa.

Mereka didakwa melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 263 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(dhn/dhn)