Round-Up

Dalih Politikus soal Berbagai Versi Naskah Final UU Cipta Kerja

Tim Detikcom - detikNews
Selasa, 13 Okt 2020 07:53 WIB
Rapat paripurna penutupan masa sidang DPR, Kamis (16/7).
Foto ilustrasi sidang paripurna DPR. (Rolando/detikcom)

Selain naskah berjumlah 905 halaman dan 1.035 halaman, terdapat 2 versi lagi naskah UU Cipta Kerja. Dua versi naskah tersebut berisi 1.028 halaman dan 1.052 halaman.

Pada draf final dengan 1.035 halaman, terdapat perubahan pada pasal mengenai persetujuan lingkungan. Perubahan termuat dalam Paragraf 3: Persetujuan Lingkungan. Aturan di omnibus law ini mengubah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada Pasal 24 UU Cipta kerja dalam 'Paragraf 3: Persetujuan Lingkungan, ada ayat (5) yang mengalami perubahan. Pasal 24 ayat (5) ini menyatakan keputusan kelayakan lingkungan hidup digunakan untuk persyaratan penerbitan perizinan berusaha, persetujuan pemerintah pusat, atau pemerintah daerah.

Pada versi draf sebelumnya, persetujuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak disebut. Barulah sejak draf versi 9 Oktober 2020 yang berisi 1.052 halaman, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai disebut. Padahal, UU Cipta Kerja sudah disahkan sejak 5 Oktober.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi kembali angkat bicara soal polemik sejumlah versi naskah UU Cipta Kerja berbeda yang beredar di publik. Pria yang akrab disapa Awiek ini menjelaskan draf setebal 905 halaman yang dibawa dalam rapat paripurna DPR 5 Oktober 2020 merupakan draf yang masih belum tervalidasi dan masih mengalami perbaikan.

"Kan sudah disampaikan itu validasi data yang masih pagi. Bisa jadi salah ambil bahan. Kan saat itu masih perbaikan dan dilakukan pencocokan dengan keputusan panja," kata Awiek kepada wartawan pada Senin (12/10/2020).

Awiek menjelaskan, dirinya juga mendapat draf versi 905 halaman. Namun, ia kembali mengatakan draf itu masih dapat berubah dan mengalami perbaikan.

"Jadi saya juga mendapatkan versi yang 905 itu tetapi itu kan masih belum diverifikasi kembali. Masih dalam proses pencocokan terhadap keputusan-keputusan panja," katanya.

"Karena ketika kita lihat yang 905 itu kan kalau misalkan ambil datanya jam 10 pagi, itu 905, tapi kalau jam 11 siang itu sudah berubah lagi dan seterusnya, sambil melihat dokumentasi keputusan di panja," imbuh Awiek.

Selain itu, Awiek juga meminta maaf atas adanya naskah 905 halaman yang tersebar. Ia pun mengatakan draf setebal 905 halaman tidak disahkan di dalam rapur DPR RI.

"Draft yang pagi tidak dipakai (di rapur)," tegas Awiek.

Wasekjen PPP Achmad BaidowiWasekjen PPP Achmad Baidowi (Zhacky/detikcom)

Politikus PPP ini mengatakan saat rapat paripurna DPR RI memiliki naskah UU Cipta Kerja yang masih kasar. Kemudian, draf tersebut yang sekarang menjadi naskah UU Ciptaker setebal 1.035 halaman.

"Terus kemudian yang di paripurna yang terakhir secara gelondongannya itu yang kemudian dia berbuah yang sekarang itu (naskah setebal 1.035 halaman)," ucap Awiek.

Awiek menegaskan saat UU Cipta Kerja disahkan sudah ada draf tertulisnya. Ia mengungkapkan draf yang disahkan di rapur Senin (5/10) lalu adalah draf yang memiliki substansi seperti naskah final UU Cipta Kerja setebal 1.035 halaman.

"Soft file ada, yang substansi 1.035 halaman," tegas Awiek.


(elz/gbr)