Pemprov DKI: Resepsi Pernikahan Belum Boleh Digelar Saat PSBB Transisi

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Senin, 12 Okt 2020 14:39 WIB
Gedung Balai Kota DKI Jakarta.
Gedung Balai Kota DKI Jakarta. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI belum mengizinkan acara resepsi pernikahan digelar selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi. Resepsi pernikahan dinilai berpotensi menimbulkan kerumunan warga.

"Yang baru boleh akad nikah, resepsi belum boleh, kenapa? Karena resepsi itu menimbulkan kerumunan sangat banyak," ujar Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Parekraf DKI Jakarta, Bambang Ismadi, di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020).

Bambang lantas membandingkan kebijakan pembukaan kembali bioskop dengan kegiatan resepsi pernikahan. Menurut Bambang, bioskop lebih mudah diatur karena mobilitas pengunjung minim.

"Kenapa kalau bioskop boleh? Karena mereka mudah diatur dengan duduk nggak ke mana-mana, tapi kalau orang nikah kan jalan-jalan ke mana-mana, itu yang dikhawatirkan, makanya yang boleh baru akad nikah," kata Bambang.

Seperti diketahui, Pemprov DKI kembali memberlakukan PSBB transisi. Aturan ini mulai berlaku pada 12-25 Oktober 2020.

Ada beberapa pelonggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta bagi kalangan usaha, dari pembukaan kembali bioskop hingga pengunjung restoran diperbolehkan makan di tempat atau dine in. Khusus untuk bioskop hanya diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25%.

Namun ada sejumlah prosedur yang harus dilalui agar pengelola bisa membuka kembali bioskopnya. Manajemen bioskop harus mengajukan proposal permohonan persetujuan untuk membuka usahanya. Proposal itu ditujukan kepada Dinas Parekraf DKI Jakarta.

"Itu kan kemarin ada rilis dari Pak Gubernur bioskop boleh buka, tapi harus mengajukan persetujuan teknis itu ada prosedurnya," ujar Bambang.

(man/knv)