.webp)
Massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Polman menggelar aksi menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja di Kantor DPRD Polewali Mandar. Dalam aksinya, mereka meminta Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti omnibus law.
"Perpu ini merupakan jawaban keresahan masyarakat atas hadirnya UU omnibus law," ujar koordinator aksi Nendra, Jumat (9/10/2020).
Aksi mahasiswa di Polman ini sebagai reaksi protes atas pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja. Massa melakukan long march dari Universitas Al Asyariah Mandar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Gedung DPRD Polman (Abdy Febriady/detikcom) |
Sesampai di kantor DPRD, massa aksi langsung membentangkan spanduk bertulisan 'Gedung Ini Disita'. Mereka juga memaksa masuk ke dalam gedung DPRD. Alhasil ruang paripurna DPRD Polman diduduki mahasiswa.
Nendra menilai omnibus law melanggar konstitusi dan UUD 1945.
"Undang-Undang omnibus law melanggar konstitusi dan melukai hati rakyat, untuk itu kami menuntut agar undang-undang itu dicabut," katanya.
Dia menganggap omnibus law UU Cipta Kerja secara umum akan memberikan dampak besar dan merugikan warga. Nendra mengatakan salah satu poros ekonomi yang rentan diskriminasi terhadap petani dan buruh.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD Polman yang menemui massa aksi, Rusnaidi, mengatakan pihaknya mendukung pembatalan UU Cipta kerja yang dianggap bertentangan dengan harapan masyarakat.
"Memang Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak berpihak kepada masyarakat, dan kalau kata saya cacat hukum karena pembahasannya tidak melibatkan segala sektor, khususnya buruh," ujar legislator Partai Demokrat itu.
Pihaknya mengaku tetap konsisten menyerukan aspirasi massa aksi ke pusat.
"DPRD tetap konsisten untuk meneruskan tuntutan adek-adek mahasiswa ke pusat, supaya Undang-Undang Cipta Kerja ini dihapus, dan Presiden menerbitkan perppu (peraturan pemerintah)," paparnya.
(idn/idn)
