.webp)
Unggahan foto anggota DPR RI Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, di Instagram-nya menuai kemarahan warganet atau netizen. PAN menilai perundungan atau bully netizen terhadap Eko tak tepat terkait pengesahan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.
"Menurut saya kurang tepat gitu mem-bully dalam konteks pengesahan UU (Ciptaker) itu, apalagi ditujukan ke Mas Eko itu," kata Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, kepada wartawan pada Jumat (9/10/2020).
Menurut Saleh, omnibus law UU Ciptaker merupakan kajian yang dilakukan oleh anggota Dewan sebagai kesatuan, bukan hanya oleh Eko secara perseorangan. UU Cipta kerja, menurut Saleh, melibatkan partai lainnya juga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi kan omnibus law itu kan urusannya bukan hanya Mas Eko Patrio sebagai anggota DPR personal dari 575 anggota dewan. Tapi juga itu menyangkut partai-partai lain," jelas Saleh.
Selain itu, Saleh menilai tidak ada yang salah dari foto yang diunggah oleh Eko Patrio. Menurutnya, foto itu diunggah guna menunjukkan bahwa Eko aktif dan rajin menghadiri rapat secara fisik.
"Menurut saya, Mas Eko itu tidak ada salahnya mem-posting foto seperti itu. Apalagi itu kan hanya ditunjukkan bagi katakanlah follower-nya yang di sana dia menunjukkan bahwa di sana dia sebetulnya bekerja gitu loh. Rajin untuk hadir secara fisik rapat fisik. Kebetulan ada pula di situ temennya, Ibu Desi Ratnasari," jelas Saleh.
"Nah ini kan berarti sama. Mereka sama-sama sungguh-sungguh bekerja hadir di dalam rapat fisik itu," imbuhnya.
Sebelumnya, Eko Patrio mengunggah foto bersama Desi Ratnasari lewat Instagram. Netizen marah dengan unggahan Eko.
Eko Patrio dan Desi adalah dua selebritas yang menjadi anggota DPR dari PAN. Foto keduanya di ruang rapat paripurna diunggah di akun Eko pada 5 Oktober 2020, hari pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR.
Baca juga: Ketua PAN Bandung Mundur, DPP Merestui |
Netizen protes kenapa Eko Patrio tidak membahas UU Cipta Kerja dan tidak prihatin dengan polemik UU itu. Tagar penolakan terhadap omnibus law banyak tercantum di kolom komentar.
"Masyarakat sedang berharap DPR untuk lebih pengertian, ternyata DPR justru menganggap situasi ini tidak segenting yang rakyat pikir. Ya marah lah masyarakat," kata pakar komunikasi dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, kepada detikcom, Jumat (9/10).
