Round-Up

Tumpah Ruah Kritikan untuk Aksi Tolak Omnibus Law Berujung Kericuhan

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Jumat, 09 Okt 2020 22:23 WIB
Polisi terus memukul mundur massa demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.
Demo ricuh saat demo tolak Omnibus Law, Kamis (9/10/2020). (Foto: Grandyos Zafna)
Jakarta -

Tindakan anarkis dan perusakan sejumlah fasilitas umum mewarnai demo penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di berbagai daerah. Sejumlah kalangan angkat suara menyayangkan peristiwa itu.

Awalnya, gelombang unjuk rasa massa tolak UU Cipta Kerja digelar serentak di sejumlah daerah termasuk di DKI Jakarta.

Demo berlangsung ricuh antara aparat dengan mahasiswa, fasilitas umum di sejumlah daerah juga mengalami perusakan. Kerugian pun ditaksir puluhan miliar rupiah.

Atas peristiwa itu, sejumlah tokoh ikut menyoroti dan menyesalkan adanya aksi perusakan fasilitas umum.
Mereka meminta pelaku dan provokator demo ricuh diproses hukum.

Berikut banjir kritik demo Omnibus Law Cipta Kerja yang berujung ricuh:

PAN Minta Jokowi Jelaskan UU Cipta Kerja Demi Tenangkan Publik

Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan yang dapat menenangkan semua pihak.

"Dan sebetulnya untuk khusus dengan ini, saya berharap agar Presiden Jokowi memberikan statemen atau pernyataan yang bisa meneduhkan semua pihak," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (9/10/2020).

Menurut Saleh, saat ini masih ada simpang siur terkait materi dan substansi dari UU Cipta Kerja di tengah masyarakat. Ia berharap Jokowi mau menjelaskan perihal UU tersebut kepada publik.

"Karena kan ada simpang siur informasi juga terkait dengan materi dan substansi omnibus law itu. Saya yakin jika presiden yang bisa menjelaskan mungkin akan lebih banyak diterima oleh masyarakat," ujar Saleh.

"Karena itu jangan berdiam diri di belakang tapi berdirilah di depan untuk memberikan penjelasan itu," tambah politisi PAN ini.

Saleh yang menjabat sebagai Ketua DPP PAN ini pun menghormati keputusan masyarakat yang melakukan demonstrasi. Namun, ia menyayangkan, seharusnya dalam kegiatan unjuk rasa tidak sampai merusak fasilitas umum.

Wamenag: Aksi Perusakan Tidak Dibenarkan Agama-Hukum

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengingatkan agar masyarakat tidak anarki dan melakukan perusakan fasilitas umum saat demo UU Cipta Kerja.

"Boleh saja menyampaikan aspirasi dengan menggelar demo. Namun, tidak dibenarkan melakukan anarki dan perusakan, karena hal tersebut adalah tindakan yang tidak dibenarkan ajaran agama dan melanggar hukum" ujar Zainut dalam keterangan persnya, Jumat (9/10/2020).

Dia juga mengingatkan agar aparat yang bertugas di lapangan tidak melakukan kekerasan terhadap massa. Zainut meminta aparat bertindak persuasif.

Menurut Zainut, banyak hoax yang berkembang di masyarakat terkait dengan UU Omnibus Law. Oleh karena itu, mahasiswa diminta memilah dan memahami informasi yang berkembang agar aspirasi yang disampaikan terfokus pada pokok persoalan.

Zainut menegaskan demo dengan cara anarki tidak akan menyelesaikan persoalan, tapi justru membuat situasi tidak kondusif. Dia juga menyarankan agar massa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika memang tidak setuju dengan UU Cipta Kerja itu.

Sultan: Ada yang Sengaja Anarkis

Sultan Hamengku Buwoni (HB) X mengungkap ada pihak-pihak yang sengaja bertindak anarkis di balik demo tolak UU Cipta Kerja yang menimbulkan kericuhan.

Tak hanya itu, Sultan telah meminta kepada aparat penegak hukum agar bertindak tegas, karena dinilai ada unsur-unsur kesengajaan dari kericuhan berujung perusakan sejumlah aset kemarin.

Saya akan minta kepada aparat (untuk) tindak pidana (pelaku), karena ada kesengajaan untuk melakukan anarki," kata Sultan saat ditemui wartawan di Kompleks Kantor Gubernur DIY, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Jumat (9/10/2020).

Bahkan, secara tegas Sultan meminta kepada aparat penegak hukum untuk tidak segan-segan menindak pelaku meski masih duduk di bangku SMA maupun SMK. Sultan menilai para pelaku sudah bertindak keterlaluan.

Aksi demo di Yogyakarta diwarnai kericuhan hingga 45 orang diamankan polisi.

Fasilitas di kantor DPRD DIY, sejumlah kendaraan, dan halte bus Trans Jogja rusak. Bahkan restoran yang ada di sebelah gedung DPRD DIY di Malioboro juga terbakar diduga karena lemparan molotov.

Selanjutnya
Halaman
1 2