Maros Siap Terapkan Perda COVID-19, Pelanggar Bisa Disanksi Cabut KTP

M Bakrie - detikNews
Jumat, 09 Okt 2020 13:31 WIB
Pemkab bersama DPRD Maros menandatangani kesepakatan bersama raperda tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. (M Bakrie/detikcom)
Pemkab bersama DPRD Maros menandatangani kesepakatan bersama raperda tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. (M Bakrie/detikcom)
Maros -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), menandatangani kesepakatan bersama rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19.

Rencananya, raperda ini akan ditetapkan pekan depan menjadi perda. Maros pun akan menjadi kabupaten pertama di Sulsel yang memiliki perda terkait COVID-19.

"Kita patut berbangga karena kita baru saja menandatangani raperda itu. Jika sudah ditetapkan, Maros-lah yang menjadi kabupaten pertama di Sulsel yang memiliki perda terkait COVID," kata Bupati Maros Hatta Rahman, Jumat (9/10/2020).

Dia mengatakan keberadaan perda membuat Pemkab Maros memiliki payung hukum yang jelas dalam upaya mendisiplinkan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Sanksi administrasi dan pidana termasuk yang diatur dalam perda itu.

"Sanksi ada berupa administrasi, paling maksimal itu kita akan cabut KTP-nya. Nah, untuk pidananya itu maksimalnya bisa penjara 2 bulan. Kalau untuk usaha, izinnya bisa dicabut," lanjutnya.

Hatta menambahkan, anggaran penanggulangan COVID-19 di wilayahnya juga sangat minim bila dibandingkan dengan seluruh daerah di Sulsel, bahkan di Indonesia. Meski minim, anggaran itu dinilai efektif karena saat ini angka kesembuhan pasien Corona di Maros mencapai lebih dari 90 persen.

"Total anggaran yang terpakai itu baru sekitar Rp 6 miliar. Tapi anggaran ini terbilang efektif, karena alhamdulillah angka kesembuhan kita itu sudah mencapai lebih dari 90 persen," lanjutnya.

Menurutnya, minimnya penggunaan anggaran yang digunakan oleh Pemkab untuk penanganan COVID-19 itu disebabkan tidak adanya pemberlakuan PSBB yang memang anggarannya sangat tinggi.

"Sejak awal memang saya sudah tidak setuju PSBB karena antara anggaran yang kita miliki dengan kebutuhan itu tidak berimbang. Ya salah satunya itu yang menyebabkan minim anggaran," pungkasnya.

(jbr/jbr)