Polda Kalbar: 5 Pendemo Ricuh Reaktif, 2 Positif Gunakan Ganja

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 09 Okt 2020 12:42 WIB
Aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di Gedung DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Pontianak, Kalbar berakhir bentrokan pedemo dengan aparat kepolisian.
Polisi mengamankan unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di gedung DPRD Kalbar. (Adi Saputro/detikcom)
Jakarta -

Lima pendemo yang diduga terlibat aksi ricuh di depan gedung DPRD Kalbar dilaporkan reaktif Corona. Selain itu, ada dua orang positif menggunakan narkoba jenis ganja.

Ada puluhan orang yang diamankan dalam demo penolakan omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang terjadi pada Kamis (8/10). Mereka yang diamankan langsung menjalani rapid test Corona.

"Dari sebanyak 35 orang yang diamankan, yakni sebanyak 26 orang oleh Polda Kalbar, dan sembilan orang oleh Polresta Pontianak, lima orang hasil tes cepatnya reaktif COVID-19, dan dua lagi positif menggunakan narkoba jenis ganja," kata Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Donny Charles Go di Pontianak, Jumat (9/10/2020) seperti dilansir Antara.

Dia menjelaskan para pendemo tersebut diamankan dulu. Saat ini Polda Kalbar berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Kalbar untuk proses tes usap (swab) bagi pendemo yang reaktif.

Polisi mengimbau agar penolak omnibus law UU Ciptaker menempuh jalur konstitusional dibanding melakukan kericuhan.

"Kami imbau kepada mahasiswa atau masyarakat agar tidak terpancing oleh isu-isu provokatif. Silakan gunakan jalur judicial review untuk menolak omnibus law UU Cipta Kerja, bukan dengan cara membuat kericuhan yang hanya merugikan semua pihak," ujarnya.

Dia juga mengingatkan para pengunjuk rasa agar tetap mematuhi atau melaksanakan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak guna menghindari penyebaran COVID-19.

"Karena, kalau hal itu tidak dipatuhi, malah dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19," ujar Donny.

Dia juga mengingatkan soal taat protokol kesehatan demi menekan potensi timbulnya klaster baru penyebaran COVID-19 di Kota Pontianak dan Kalbar pada umumnya.

"Artinya, boleh-boleh saja menyampaikan aspirasi asalkan bijaksana, tidak dengan kekerasan serta tidak mudah terprovokasi, dan yang paling penting tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan jaga jarak," ujar Donny.

Pihaknya tidak memberikan izin untuk kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa, seperti unjuk rasa hari ini. "Tetapi kehadiran kami di sana sebatas menjaga keamanan sehingga aksi unjuk rasa itu berjalan dengan tertib," katanya.

(jbr/dhn)