PBNU: Legislasi UU Cipta Kerja Tertutup dan Tak Serap Aspirasi Publik

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 09 Okt 2020 10:14 WIB
gedung PBNU
Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Foto: nu.or.id)
Jakarta -

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyoroti proses legislasi UU Cipta Kerja yang terburu-buru, tertutup, dan tidak membuka aspirasi publik. Karena itu, pengesahan UU Cipta Kerja di tengah pandemi Corona dinilai PBNU sebagai bentuk praktik kenegaraan yang buruk.

"Nahdlatul Ulama menyesalkan proses legislasi UU Ciptaker yang terburu-buru, tertutup, dan enggan membuka diri terhadap aspirasi publik. Untuk mengatur bidang yang sangat luas, yang mencakup 76 UU, dibutuhkan kesabaran, ketelitian, kehati-hatian, dan partisipasi luas para pemangku kepentingan. Di tengah suasana pandemi, memaksakan pengesahan undang-undang yang menimbulkan resistensi publik adalah bentuk praktik kenegaraan yang buruk," jelas pernyataan resmi PBNU soal UU Cipta Kerja yang ditandatangani Ketum Said Aqil Siroj, Jumat (9/10/2020).

PBNU mendorong masyarakat yang keberatan atas UU Cipta Kerja mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini akan menjadi jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan dibanding mobilisasi massa, apalagi di tengah pandemi yang belum mereda sampai saat ini.

"Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dalam suasana pandemi dan ikhtiar bersama untuk memotong rantai penularan, upaya hukum adalah jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan dibanding mobilisasi massa," tulis PBNU.

Seperti diketahui, demo penolakan omnibus law Cipta Kerja berujung ricuh semalam. Sejumlah fasilitas umum dirusak oknum.

Pemerintah akan bersikap tegas terhadap massa demo omnibus law yang melakukan kerusuhan. Semua pelaku dan aktor yang menunggangi kericuhan tersebut akan diproses hukum.

"Sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal," kata Menko Polhukam Mahfud Md di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (8/10).

(dkp/dnu)