Demo Omnibus Law Rusuh, MUI Minta Jokowi Tak Biarkan Aparat Brutal

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 09 Okt 2020 09:17 WIB
Aparat masih berupaya membubarkan massa demo penolak UU Cipta Karya yang ricuh di Harmoni, Jakarta Pusat (Jakpus).
Chaos demo omnibus law UU Cipta Kerja di Jakarta semalam. (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Demo penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) berujung ricuh semalam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Jokowi mengendalikan keamanan dan ketertiban serta tidak membiarkan aparat bertindak brutal.

"MUI meminta kepada Presiden Jokowi untuk dapat mengendalikan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat saat ini dengan menghargai hak asasi manusia warga negara dan jangan membiarkan aparat keamanan melakukan tindakan yang brutal dan tindakan yang tidak terkontrol dalam menangani unjuk rasa," tulis pernyataan taklimat MUI yang diteken Waketum Muhyiddin Junaidi dan Sekjen Anwar Abbas, Jumat (9/10/2020).

Dalam pernyataan sikapnya, MUI menolak disahkannya UU Cipta Kerja yang dinilainya menguntungkan pengusaha serta investor asing. MUI juga menyebut pemerintah dan DPR tidak mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai omnibus law UU Cipta Kerja.

"MUI sangat menyesalkan dan prihatin kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tidak merespons dan mendengarkan permintaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dewan Pimpinan MUI, serta pimpinan ormas-ormas Islam dan segenap elemen bangsa yang menolak ditetapkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja, padahal berbagai elemen bangsa tersebut telah mengirimkan pernyataan sikapnya, bahkan telah bertemu dengan pimpinan DPR RI dan anggota Panitia Kerja RUU Cipta Kerja," jelas MUI.

MUI juga mendorong masyarakat mengajukan uji materi atas omnibus law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). MUI berharap hakim MK nantinya bersikap independen.

Tonton video 'Titik-titik Demo Ricuh Tolak UU Cipta Kerja di Indonesia':

[Gambas:Video 20detik]