Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan ketidakpuasan atas UU Cipta Kerja bisa ditempuh melalui jalur sesuai konstitusi sehingga melakukan protes bukan hanya lewat aksi turun ke jalan.
"Selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi, yaitu dengan menyalurkannya dengan proses pembuatan peraturan pemerintah, perpres, permen, perkada, sebagai delegasi perundang-undangan," kata Mahfud, Kamis (8/10/2020).
Bahkan, kata Mahfud, ketidakpuasan juga bisa dilakukan dengan mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi. Mahfud menyesalkan jika aksi massa hari ini berujung demo ricuh hingga penjarahan.
"Bisa diajukan melalui mekanisme yudisial review atau uji materi atau uji formal ke Mahkamah Konstitusi," jelas Mahfud.
Baca juga: Mahfud Md: Banyak Hoax soal UU Cipta Kerja |
Mahfud menyatakan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat setiap warga negara. Namun hal tersebut harus dilakukan sesuai aturan yang ada.
"Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah," tutur Mahfud.
"Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminil yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan," sambungnya.
(idn/imk)
