Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan para tokoh masyarakat telah mengadakan rapat soal pembagian saham PT Freeport Indonesia. Ketua Lembaga Adat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkaji ulang perkara pembagian saham ini, serta mengancam menutup Freeport.
Pemda Mimika menggelar pertemuan yang dilakukan di Ball Room Hotel 66, Jalan Cenderawasih, Kamis (8/10/2020). Pertemuan yang dipimpin oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng itu digelar tertutup untuk media.
Baca juga: Solusi Taktis Konflik Papua |
"Kami menjelaskan kepada masyarakat terkait divestasi, dalam divestasi tidak disebut pembagian untuk masyarakat, akan tetapi manfaat untuk masyarakat, dana alokasi akan dikelola oleh perusahaan daerah," Kata Eltinus Omaleng seusai pertemuan.
Ketua Lembaga Adat Suku Kamoro (Lemasko) Gerri Okoware setelah mengikuti pertemuan tersebut mengatakan pihaknya meminta kepada Presiden dan perangkatnya, dalam hal ini menteri pertambangan, untuk mengkaji ulang dalam hal ini untuk melibatkan lembaga adat sebagai pemilik hak ulayat.
"Yang Bupati bicarakan dengan pemerintah pusat itu sudah melangkahi kami pemilik hak ulayat. Mereka tidak melibatkan kami. Jangan coba-coba dengan kami pemilik hak ulayat. Akan kami tutup Freeport kalau kami tidak dilibatkan dan mendapat penjelasan yang jelas," Kata Geri di aula.
Pertemuan yang dilakukan itu dinilainya hanya berisi sepenggal penjelasan yang tidak jelas.
"Pertemuan hari ini sungguh pertemuan penjelasan yang tidak jelas, katanya akan ada perusahaan yang akan mengelola dana itu, itu perusahaannya siapa? Ini harus hati-hati, makanya lembaga adat itu harus dilibatkan," tambah Gerri.
