Round-Up

Geger Gedung Wakil Rakyat 'Dijual' Usai Sahnya UU Kontroversial

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 08 Okt 2020 04:34 WIB
Bendera Merah Putih berkibar setengah tiang di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/9/2020). Pengibaran bendera setengah tiang itu dalam itu untuk memperingati peristiwa Gerakan 30 September 1965. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
Gedung DPR (Foto: ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)
Jakarta -

Situs jual beli online diramaikan dengan penampakan Gedung DPR, Jakarta Pusat. Gedung yang diisi wakil rakyat itu muncul di katalog penawaran dengan keterangan 'dijual' beserta isinya.

Salah satu penawaran itu muncul di sejumlah situs jual beli, Gedung DPR dijual seharga Rp 99 ribu saja. Akun yang menjual menyertakan foto gedung DPR dalam penawarannya.

"Silahkan kalau yang mau beli, kalau saya sih nggak mau," tulis akun tersebut dalam penawarannya, seperti dilihat pada Rabu (7/10).

Penawaran di situs jual beli online itu beragam, selain ditawar Rp 99 ribu, ada juga dijual dengan harga Rp 10 ribu dan Rp 5 ribu. Gedung DPR itu disebut sudah bobrok.

"GEDUNG 80% MASIH BAGUS MINUS ISINYA SUDAH BOBROK," ujar akun yang menawarkan dalam keterangan produknya.

Menanggapi situs jual beli ini, Sekjen DPR Indra Iskandar, menilai candaan menjual gedung DPR itu sebagai sesuatu yang tidak lazim. Dia menyebut Gedung DPR adalah milik negara.

"Ya nggak apa-apa lah, itu kan joke-joke semacam itu kan bagian dari proses pendewasaan kita semua lah. Kan juga nggak lazim, karena ini kan semua BMN (Barang Milik Negara), milik negara, jadi kalau ada yang joke-joke semacam itu, itu sangat insinuatif, itu urusan Kementerian Keuangan lah sama yang bersangkutan, sama unsur kepolisan lah kalau ini," kata Indra di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Indra menilai candaan itu tidak tepat. Ia pun meminta pihak kepolisian menindak tegas pihak-pihak yang ingin 'menjual' gedung DPR.

"Menurut saya kepolisian juga harus mengambil tindak tegas. Ini kan BMN negara kan kita tahu. Jadi joke-joke semacam itu saya kira tidak pada tempatnya ya," ujarnya.

Kendati demikian, Indra mengaku tidak akan melaporkan si pembuat iklan penjualan gedung DPR. Ia menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan.

"Nggak, kami nggak ini tuh (akan melaporkan). Kan bendahara umum negara kan Kementerian Keuangan, ini semua tercatat oleh Kementerian Keuangan. Jadi kalau ada yang melakukan informasi semacam itu ya Kementerian Keuangan dan Kepolisian yang silakan menindaklanjuti," ujar Indra.

Selanjutnya
Halaman
1 2