Wapres Ma'ruf: ASN Harus Jaga Netralitas Pada Pilkada 2020

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Kamis, 08 Okt 2020 00:49 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin
Foto: Wapres Ma'ruf Amin (dok. Setwapres)
Jakarta -

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah mandat konstitusi. Dalam Pelaksanaan Pilakda, Ma'ruf meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) berlaku netral.

"Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau Pilkada merupakan mandat konstitusi, sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus sebagai sarana bagi rakyat untuk mengaktualisasikan hak konstitusional sekaligus menyampaikan aspirasi politiknya untuk turut serta dalam pemerintahan secara demokratis," kata Ma'ruf saat membuka acara Kampanye Virtual Netralitas ASN di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (07/10/2020) dalam keterangan yang diterima detikcom.

"Oleh karena itu netralitas harus dijaga dan dilaksanakan oleh seluruh ASN untuk menjaga dan menangkal politisasi birokrasi yang dapat menjauhkan kita dari pencapaian tujuan reformasi birokrasi, yaitu terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa," sambungnya.

Kepada Komisi ASN (KASN) Ma'ruf juga menitipkan pesan. Dia berharap agar KASN melakukan pengawasan kepada ASN dalam proses Pilkada.

"Pada kesempatan yang baik ini saya ingin memberikan penghargaan atas capaian kinerja KASN selama ini dalam menjalankan fungsi pengawasan netralitas ini. Selanjutnya agar KASN terus meningkatkan kinerjanya melalui koordinasi yang baik dan kerja kolaboratif dengan Bawaslu dan kementerian, lembaga pemerintah terkait, serta pemerintah daerah," kata dia.

Guna memperkuat dasar hukum pelaksanan netralitas ASN, Ma'ruf mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan Pedoman Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara untuk Pilkada Serentak 2020 dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) lima instansi negara, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Nasional dan KASN.

"SKB ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan Pilkada 2020 yang netral, objektif, dan akuntabel khususnya terkait pengawasan netralitas ASN," tuturnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2