.webp)
Presidium KAMI, Din Syamsuddin, mengatakan ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak membuat kegaduhan harus dimulai dari pusat kekuasaan. Pihak Kantor Staf Presiden (KSP) merespons balik atas pernyataan Din tersebut.
"Presiden senantiasa mengingatkan para menteri dan kepala daerah untuk menyatukan perasaan dalam menangani COVID-19. Semua diminta melakukan langkah konkret dan langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Presiden meminta komunikasi publik senantiasa teduh dan terukur. Tidak gaduh," kata Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian, lewat pesan singkat, Selasa (6/10/2020).
Donny kemudian menyinggung mereka yang kerap menyebarkan kecemasan dan pesimisme. Bagi Donny, dua kategori itulah yang termasuk orang yang sering membuat kegaduhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang gaduh adalah mereka yang senantiasa mempropagandakan kecemasan bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Mereka yang menebarkan pesimisme tanpa mampu menunjukkan kerja konkret," ujar dia.
Sindiran Din terkait soal mencegah kegaduhan mulai dari pusat kekuasaan itu disampaikan dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Dalam surat itu, Din menyampaikan sejumlah saran untuk mencegah kegaduhan nasional.
Din awalnya menyampaikan pandangan bahwa sebenarnya gaduh atau tidaknya suatu bangsa itu bergantung pada pemimpin. Menurut Din, pemimpin adalah pihak yang baling bertanggung jawab.
"Pada hemat kami, hitam-putih atau baik-buruknya seperti gaduh-tidak gaduhnya kehidupan sesuatu bangsa sangat tergantung kepada pemimpin bangsa itu sendiri. Pemimpin, sebagai pemangku amanat, adalah yang paling bertanggung jawab atas kepemimpinannya. (Hadits Nabi: Setiap pemimpin bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya)," ujar Din dalam keterangan tertulis, Senin (5/10).
"Maka besar harapan kami agar Bapak Presiden melakukan langkah-langkah nyata untuk menciptakan suasana kehidupan yang damai, adem, dan tenteram dalam kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu kiranya perlu dicari faktor-faktor penyebab kegaduhan/ sekaligus menjadi faktor-faktor pendorong ketakgaduhan," sambung Din.
Din kemudian menyampaikan sejumlah sarannya agar kehidupan bangsa Indonesia tidak gaduh. Saran ini, kata Din, semata-mata bukan untuk mengajari Presiden Jokowi.
Din mengatakan ajakan untuk tidak menciptakan suasana gaduh harus dimulai dari pusat kekuasaan. Dia menyinggung sejumlah menteri yang kerap menyalahkan rakyat.
"Sebenarnya masih banyak contoh lain yang dapat kami ungkapkan, tetapi dicukupkan pada enam butir di atas. Pada dasarnya, kami menyambut baik perintah atau ajakan Bapak Presiden untuk tidak menciptakan suasana gaduh. Namun, pada hemat kami sebagaimana diungkapkan di atas, hal itu harus dimulai dari pusat kekuasaan itu sendiri. Penciptaan kedamaian, ketenangan dan ketenteraman nasional meniscayakan keteladanan," ujar Din.
"Selama ada Pembantu Presiden yang suka menyalahkan rakyat, menuduh rakyat, mengancam rakyat, merekayasa benturan di antara rakyat, tidak pro rakyat (seperti lebih mengistimewakan Tenaga Kerja Asing dari pada Tenaga Kerja Bangsa sendiri), maka hanya akan menimbulkan kegaduhan di tubuh bangsa," sambung dia.
Simak video 'DPR Minta Gatot-KAMI Lebih Baik Edukasi Soal COVID-19':
