.webp)
Annisa Bahar dan Dewinta Bahar bersama 9 orang perwakilan pekerja hiburan lainnya menemui perwakilan anggota DPRD DKI Jakarta. Mereka menyampaikan aspirasi dan meminta pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dicabut.
Annisa Bahar dkk diterima oleh anggota Komisi A F-Golkar DPRD DKI, Jamaludin, di ruang rapat Komisi A, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2020). Dewinta sebagai Ketua Srikandi Pekat IB lebih dulu bicara menyampaikan aspirasi.
"Kami ingin bisa dibuka PSBB karena bagaimanapun kami, saya, dan teman-teman pekerja seni, yang banyak dari teman-teman banyak yang ngeluh karena mereka ada penyanyi live music, pekerja malam. Mereka sangat menderita karena semenjak PSBB ini diberlakukan kembali mereka nggak bekerja, mereka menderita sangat menangis Pak," kata Dewinta Bahar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dewinta juga menyampaikan keluh kesahnya selama PSBB. Menurutnya, semenjak PSBB ini dia sepi job.
"Jadi, kami terutama saya, perempuan dan menghadapi beberapa anak, dan saya juga seorang single parent, saya berat banget untuk bekerja, dan sekarang semenjak ada PSBB ini juga bener sepi Pak," tutur Dewinta Bahar.
Selain Dewinta ada juga perwakilan musisi dangdut di Jakarta Timur, Komar. Dia juga mengaku kesusahan saat PSBB.
"Saya selama 7 bulan ini seluruh kegiatan kami ditutup mati total. Kami tidak hanya panggung ke panggung, tapi live music. Ada yang sudah jual motor, ada 6 bulan nggak bayar kontrakan. Ditambah lagi anak sekolah sistem daring, pakai paketan pulsa. Anak dua handphone satu. Itulah penderitaan kami seniman dangdut," kata Komar.
Sementara itu, Jamaludin mengapresiasi kedatangan para perwakilan pekerja seni ini. Jamaludin mengatakan aspirasi pekerja hiburan ini akan disampaikan ke pimpinan DPRD dan Gubernur DKI.
"Apa yang bapak ibu sampaikan sudah dicatat Sekwan, sesegera mungkin kami sampaikan ke pimpinan dan gubernur. Mengenai kesimpulannya, bapak bisa komunikasi dengan Bapak Purwana supaya bisa memantau hasil yang kami sampaikan," tutur Jamaludin.
"Saya sangat apresiasi, dewan itu kaya polisi menunggu aduan. Kalau ada bapak ibu datang ke sini, kita bisa sampaikan ke pihak berwenang. Saya nggak bisa kasih keputusan apa-apa nanti akan disampaikan kesimpulannya," sambung Jamaludin.
Untuk diketahui, Pemprov DKI saat ini menerapkan kebijakan PSBB hingga 11 Oktober nanti. Mereka menuntut Pemprov DKI mencabut PSBB dan menerapkan new normal.
(zap/dkp)
