Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritisi keputusan DPR bersama pemerintah untuk membawa omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) ke rapat paripurna. Peneliti Formappi Lucius Karus menilai keputusan tersebut nafsu DPR bersama pemerintah.
"Pengesahan Tingkat I RUU Cipta Kerja yang berlangsung kemarin malam (malming) membuktikan nafsu tak tertahan DPR dan pemerintah untuk segera memberlakukannya," kata Lucius kepada wartawan, Minggu (4/10/2020).
"Padahal bangsa ini tengah terseok-seok menghadapi lonjakan kasus pandemi yang belum juga menunjukkan tanda-tanda kapan akan usai," imbuhnya.
Lucius menilai pemanfaatan pandemi jelas terlihat dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja. Pembahasan RUU Cipta Kerja menurut Lucius juga menunjukan misi tersembunyi DPR bersama dengan pemerintah.
"Padahal jelas-jelas pandemi dengan segala protokol yang dibuat pemerintah bukanlah waktu yang tepat bagi sebuah proses pembahasan yang ideal bagi sebuah RUU. Dengan melakukan pembahasan di tengah situasi pandemi, terlihat misi tersembunyi pemerintah dan DPR, yang atas dasar misi itu lalu menghindar dari partisipasi publik," ujar Lucius.
Selain itu, Lucius mengatakan bila RUU Cipta Kerja disahkan, maka RUU ini menjadi sumber masalah baru. Sebab, RUU Cipta Kerja tak mendengarkan aspirasi masyarakat.
"Jadi bagaimana bisa alasan yang sejak awal didengung-dengungkan soal misi RUU Cipta Kerja untuk para pekerja justru terbalik dalam pengaturannya. Jika RUU ini tetap akan disahkan di tengah suara protes kelompok-kelompok masyarakat seperti buruh, artinya RUU ini sesungguhnya bukan solusi atas permasalahan tenaga kerja dan investasi, tetapi justru menjadi sumber masalah baru," sebutnya.
Kesepakatan DPR bersama pemerintah terkait RUU Cipta Kerja menurut Lucius semakin memprihatinkan di tengah pandemi. Lucius menilai DPR tutup mata dan telinga terhadap aspirasi masyarakat.
Tonton juga 'Buruh Ancam Mogok Nasional Tolak RUU Ciptaker, Ini Respon DPR':
