Perludem: PKPU Belum Jangkau Sanksi Tegas-Inovasi Pemungutan Suara Pilkada

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Sabtu, 03 Okt 2020 13:33 WIB
Titi Anggraini
Titi Anggraini (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 belum memuat sanksi tegas bagi pasangan calon (paslon) yang melanggar protokol COVID-19. Selain itu, PKPU tentang pelaksanaan pilkada dalam pandemi dinilai belum memuat inovasi dalam pemungutan suara.

"Salah satu problem awal pilkada yang diputuskan 9 Desember, yang meskipun sudah mengalami penundaan dari seharusnya September, adalah instrumen hukum yang kuat," kata Titi dalam diskusi virtual Populi Center dan Smart FM Network yang bertajuk 'Tiga Kandidat Wafat, Pilkada Jalan Terus?' pada Sabtu (3/10/2020).

"Kalau kita merujuk praktik global, salah satu yang paling direkomendasikan oleh para praktisi pemilu global ketika kita ingin melanjutkan pemilu di masa pandemi adalah dasar hukum yang kuat itu. Dasar hukum yang kuat itu yang saat ini belum sepenuhnya tersedia," sambung Titi.

Titi mengatakan sanksi pada PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tidak bisa hanya melibatkan pihak Bawaslu. Perlu juga keterlibatan dari aparat penegak hukum, seperti pihak kepolisian.

"Saya setuju bahwa sanksi yang ada skemanya itu adalah teguran pembubaran atau larangan kampanye selama tiga hari itu. Kalau bisa kita lihat implementasinya, tidak bisa hanya mengandalkan Bawaslu karena misalnya soal pembubaran, dia perlu kolaborasi dengan Satpol PP dengan kepolisian," ujar Titi.

Lebih lanjut Titi mengatakan aturan perundang-undangan soal pilkada masih belum mengatur sanksi pidana terhadap paslon yang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Oleh sebab itu, menurut catatannya, polisi kerap menganggap penegakan hukum saat pilkada merupakan ranah Bawaslu.

"Sementara itu, di beberapa temuan kami, ada pihak kepolisian yang menganggap bahwa menegakkan hukum itu ranahnya kalau pilkada hanya dilakukan oleh Bawaslu beserta jajaran. Undang-Undang Pilkada kita itu tidak mengatur instrumen pidana atau sanksi pidana untuk pelanggaran terhadap protokol kesehatan," lanjutnya.

Hal lain yang belum dijangkau oleh PKPU adalah soal inovasi dalam melakukan pemungutan suara. Salah satunya terkait pengadaan perpanjangan waktu akibat penerapan protokol kesehatan saat pemungutan suara.

"Yang juga tidak bisa dijangkau oleh KPU aturan-aturan terkait dengan inovasi pemungutan penghitungan suara. Itu melampaui undang-undang. Contoh perpanjangan waktu pemungutan suara untuk memaksimalkan protokol kesehatan," tutur Titi.

"Dalam banyak analisis pakar pemilu, ternyata waktu pemungutan suara kita nanti yang hanya diatur undang-undang itu jam 7, jam 1 siang itu tidak cukup," sambungnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2