Komnas HAM menyebut keputusan Menko Polhukam Mahfud Md tidak melibatkan mereka dalam tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus penembakan di Intan Jaya adalah langkah yang tepat. Komnas HAM berharap TGPF terbuka dalam mengusut kasus ini.
"Sebagai langkah respons, pembentukan TGPF oleh Menko Polhukam sesuatu yang baik, dan harapan besarnya, TGPF dapat bekerja dengan profesional dan imparsial," kata komisioner Komnas HAM bidang Pemantauan dan Penyelidikan Choirul Anam kepada wartawan, Jumat (2/10/2020).
Anam menilai TGPF akan mendapatkan tantangan yang besar dalam mengusut kasus ini. Tantangan itu harus dijawab dengan kerja yang profesional dan terbuka.
"TGPF akan mendapat tantangan besar terkait teknis pengungkapan kebenaran dalam peristiwa tersebut dan kepercayaan publik, khususnya Papua. Tantangan tersebut bisa dijawab dengan kerja-kerja yang kredibel, profesional, dan terbuka," tuturnya.
Anam menyebut Menko Polhukam Mahfud Md memiliki modal dalam menjawab tantangan itu. Anam berharap Mahfud bisa memastikan bahwa TGPF terbuka dalam mengusut kasus penembakan yang menewaskan tokoh agama, satu warga sipil, dan dua anggota TNI ini.
"Sosok Prof Mahfud menjadi modalitas awal yang baik dalam menjawab tantangan tersebut. Namun sekaligus tantangan bagi beliau untuk selalu memastikan TGPF bekerja kredibel dan terbuka," kata Anam.
"Tanpa kerja kredibel dan terbuka, sulit dibayangkan pengungkapan kebenaran akan terjadi dan sekaligus sulit dibayangkan apa pun hasilnya akan bisa menjawab rasa keadilan korban dan masyarakat Papua," sambungnya.
Lebih lanjut, Anam menyebut tak dilibatkannya Komnas HAM dalam TGPF ini adalah hal yang baik. Dia menyebut Komnas HAM adalah lembaga independen.
"Soal Komnas HAM tidak dilibatkan, itu langkah baik. Komnas HAM lembaga negara independen. Saya yakin Prof Mahfud mengerti posisi itu. Makanya kami tidak dilibatkan. Akan menjadi susah bagi Komnas HAM dan posisi Menko Polhukam," jelasnya.
