.webp)
Komnas HAM menyebut keputusan Menko Polhukam Mahfud Md tidak melibatkan mereka dalam tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus penembakan di Intan Jaya adalah langkah yang tepat. Komnas HAM berharap TGPF terbuka dalam mengusut kasus ini.
"Sebagai langkah respons, pembentukan TGPF oleh Menko Polhukam sesuatu yang baik, dan harapan besarnya, TGPF dapat bekerja dengan profesional dan imparsial," kata komisioner Komnas HAM bidang Pemantauan dan Penyelidikan Choirul Anam kepada wartawan, Jumat (2/10/2020).
Anam menilai TGPF akan mendapatkan tantangan yang besar dalam mengusut kasus ini. Tantangan itu harus dijawab dengan kerja yang profesional dan terbuka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"TGPF akan mendapat tantangan besar terkait teknis pengungkapan kebenaran dalam peristiwa tersebut dan kepercayaan publik, khususnya Papua. Tantangan tersebut bisa dijawab dengan kerja-kerja yang kredibel, profesional, dan terbuka," tuturnya.
Anam menyebut Menko Polhukam Mahfud Md memiliki modal dalam menjawab tantangan itu. Anam berharap Mahfud bisa memastikan bahwa TGPF terbuka dalam mengusut kasus penembakan yang menewaskan tokoh agama, satu warga sipil, dan dua anggota TNI ini.
"Sosok Prof Mahfud menjadi modalitas awal yang baik dalam menjawab tantangan tersebut. Namun sekaligus tantangan bagi beliau untuk selalu memastikan TGPF bekerja kredibel dan terbuka," kata Anam.
"Tanpa kerja kredibel dan terbuka, sulit dibayangkan pengungkapan kebenaran akan terjadi dan sekaligus sulit dibayangkan apa pun hasilnya akan bisa menjawab rasa keadilan korban dan masyarakat Papua," sambungnya.
Lebih lanjut, Anam menyebut tak dilibatkannya Komnas HAM dalam TGPF ini adalah hal yang baik. Dia menyebut Komnas HAM adalah lembaga independen.
"Soal Komnas HAM tidak dilibatkan, itu langkah baik. Komnas HAM lembaga negara independen. Saya yakin Prof Mahfud mengerti posisi itu. Makanya kami tidak dilibatkan. Akan menjadi susah bagi Komnas HAM dan posisi Menko Polhukam," jelasnya.
Sementara itu, Anam menyebut Komnas HAM juga melakukan penyelidikan dalam kasus penembakan ini. Dia menyebut Komnas telah mengumpulkan data dari berbagai pihak.
"Komnas HAM sudah berjalan dari beberapa waktu yang lalu, walaupun belum bisa ke lapangan dari Jayapura ke Intan Jaya karena ada persoalan teknis, komunikasi dengan berbagai pihak dari Intan Jaya sudah kita lakukan. Kita sudah dapat informasi yang cukup signifikan. Dari konteks peristiwa lapangannya ada, dari konteks pejabat lokal juga dapat, kontak situasi secara umum di Intan Jaya semua dapat," kata Anam.
Namun Anam belum merinci hasil temuan itu. Anam memaparkan tim lapangan masih mencoba melakukan pendekatan untuk melakukan investigasi di Intan Jaya.
"Tinggal memang kami melakukan pendalaman yang lebih untuk lebih menukik kebenaran menjawab pertanyaan kenapa peristiwa itu terjadi. Ini semoga juga bisa menjawab kasus-kasus sebelumnya juga terjadi penembakan serupa," tandasnya.
Sebelumnya, Mahfud Md memberikan penjelasan alasan TGPF tak melibatkan Komnas HAM. Mahfud mengatakan pemerintah sebelumnya melakukan komunikasi dengan Komnas HAM. Mahfud mengatakan tidak dilibatkannya Komnas HAM dalam TGPF karena pemerintah tidak ingin dianggap mempolitisasi Komnas HAM, begitu pula sebaliknya.
"Kami sudah bicara dengan Komnas HAM kemarin. Sebenarnya kita ingin bergabung dengan Komnas HAM untuk membentuk tim ini. Tetapi sesudah dipertimbangkan masak-masak, tidak bagus juga kalau kita bergabung dengan Komnas HAM. Nanti dikira Komnas HAM dipolitisasi oleh pemerintah atau dikira juga pemerintah sudah dipolitisasi Komnas HAM," kata Mahfud saat jumpa pers secara daring, Jumat (2/10).
