.webp)
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat terpadu membahas penanganan virus Corona yang menulari ratusan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah, Parappe.
Rapat yang berlangsung di kantor Camat Campalagian pada Kamis (1/10/20) siang diwarnai adu argumen antara pemerintah dan pengurus pondok pesantren serta wali santri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adu argumen dipicu rencana pemerintah memulangkan santri yang tidak tertular virus, tapi diawali dengan pelaksanaan rapid test massal untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat.
Rencana tersebut mendapat penolakan dari pengelola pondok pesantren bersama wali santri, lantaran menganggap santri yang akan dipulangkan dalam kondisi sehat.
Kendati telah mendapat penjelasan dari berbagai pihak terkait maksud dan tujuan pelaksanaan rapid test massal, pengelola pondok pesantren dan wali santri tetap menolak rencana tersebut.
"Pertama alasan kami menolak, karena itu tidak sesuai dengan juknis (petunjuk teknis) yang ada, bahwa yang kontak erat (dengan pasien terkonfirmasi) hanya dilakukan pemantauan selama 14 hari. Begitu tidak ada gejala, dinyatakan aman. Itu dasar kami yang paling kuat," kata Sekretaris Umum Pondok Pesantren Salafiyah, Parappe, Ustaz Suaib Jawas kepada wartawan.
"Kedua, dasar kami, karena memang (semua santri) sudah di-rapid massal pada tanggal 22 (September), jadi tidak usah lagi ada pengulangan rapid. Apalagi setelah tanggal 22 itu sudah dipisah, tidak ada lagi kontak antara yang reaktif dan nonreaktif," Jawas menjelaskan.
Suaib berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap santri ponpes yang terpapar Corona, baik yang menjalani perawatan di rumah sakit maupun yang melakukan isolasi mandiri di fasilitas gedung milik ponpes.
"Kami sangat berharap kepada pemerintah daerah agar anak kami yang positif diberlakukan dengan baik. Kalau bisa, diperlakukan seperti mereka yang diangkut ke Rumah Sakit Pratama, diperlakukan seperti yang ada di pesantren, diberi obat yang baik dan makanan yang bagus," pintanya.
Hal serupa diungkapkan salah seorang wali santri Mustamin. Dia berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap ratusan santri yang menjalani proses isolasi mandiri. "Kita berharap pemerintah tetap melakukan pengawasan, apalagi proses karantina di pondok pesantren sudah bagus dan aman-aman saja," imbuhnya.
Rapat yang sempat diwarnai keributan ini akhirnya mereda setelah tercapai kesepakatan untuk memulangkan para santri yang tidak terpapar virus tanpa harus dilakukan rapid test.
"Solusi akhir, yang 191 (santri) dianggap masih positif swab tetap berada (di ponpes) dan akan dilakukan pengecekan dan pengawasan dari kesehatan. Dari pondok pesantren tidak mau lagi di-rapid, tapi mau dipulangkan (santri nonreaktif). Itu akan kita pantau, diikuti sampai ke rumahnya," terang Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar Andi Bebas Manggazali.
 Rapat COVID-19 di Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah, Parappe (Abdy Febriady/detikcom) |
Untuk diketahui, sedikitnya 191 santri Pondok Pesantren Salafiyah, Parappe, yang terpapar corona saat ini menjalani isolasi mandiri di Kampus 2 Pondok yang berada di Desa Panyampa. Sementara itu, sekitar 700 santri yang berstatus nonreaktif saat dilakukan rapid test menjalani karantina mandiri di sejumlah gedung milik pondok pesantren di Desa Parappe. Sebanyak 43 santri terkonfirmasi lainnya menjalani perawatan di RS Pratama Wonomulyo.
Rapat dihadiri Wakil Bupati Polewali Mandar HM Natsir Rahmat, Ketua DPRD Polewali Mandar, H Jupri Mahmud, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr Alif Satria, Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat Darno Majid, Kapolres Polewali Mandar AKBP Ardi Sutrisno, serta sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar lainnya.
