Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat terpadu membahas penanganan virus Corona yang menulari ratusan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah, Parappe.
Rapat yang berlangsung di kantor Camat Campalagian pada Kamis (1/10/20) siang diwarnai adu argumen antara pemerintah dan pengurus pondok pesantren serta wali santri.
Adu argumen dipicu rencana pemerintah memulangkan santri yang tidak tertular virus, tapi diawali dengan pelaksanaan rapid test massal untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat.
Rencana tersebut mendapat penolakan dari pengelola pondok pesantren bersama wali santri, lantaran menganggap santri yang akan dipulangkan dalam kondisi sehat.
Kendati telah mendapat penjelasan dari berbagai pihak terkait maksud dan tujuan pelaksanaan rapid test massal, pengelola pondok pesantren dan wali santri tetap menolak rencana tersebut.
"Pertama alasan kami menolak, karena itu tidak sesuai dengan juknis (petunjuk teknis) yang ada, bahwa yang kontak erat (dengan pasien terkonfirmasi) hanya dilakukan pemantauan selama 14 hari. Begitu tidak ada gejala, dinyatakan aman. Itu dasar kami yang paling kuat," kata Sekretaris Umum Pondok Pesantren Salafiyah, Parappe, Ustaz Suaib Jawas kepada wartawan.
"Kedua, dasar kami, karena memang (semua santri) sudah di-rapid massal pada tanggal 22 (September), jadi tidak usah lagi ada pengulangan rapid. Apalagi setelah tanggal 22 itu sudah dipisah, tidak ada lagi kontak antara yang reaktif dan nonreaktif," Jawas menjelaskan.
