Pemerintah Jelaskan Konsep Mini-lockdown: PSBM

Pemerintah Jelaskan Konsep Mini-lockdown: PSBM

Danu Damarjati - detikNews
Kamis, 01 Okt 2020 16:58 WIB
Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito.
Wiku Adisasmito, Jubir Satgas COVID-19 (Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berbicara soal mini-lockdown untuk menangani penyebaran COVID-19. Kini pemerintah menjelaskan bahwa mini-lockdown adalah pembatasan sosial berskala mikro (PSBM).

"Yang dimaksud dengan mini-lockdown oleh Presiden, pada prinsipnya adalah kita memiliki kebijakan PSBB. Dalam konteks PSBB, biasanya wilayahnya adalah bisa satu provinsi, bisa satu kabupaten, atau kota," kata juru bicara pemerintah dari Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito, mengawali penjelasannya, Kamis (1/10/2020).

Dia berbicara lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden. Soal mini-lockdown, Wiku menjelaskan konsep itu sama saja dengan PSBM. Bentuk PSBM adalah pembatasan di daerah-daerah tertentu yang lebih kecil ketimbang kabupaten/kota, yakni kecamatan dan kelurahan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di mana daerah-daerah tertentu yang lebih kecil, apakah itu di kecamatan atau kelurahan asal kasus itu berada, dikendalikan mobilitas penduduknya dan aktivitasnya di situ. Ternyata lebih cepat berhasil," kata dia.

Wiku menyatakan PSBM lebih cepat berhasil mengatasi penyebaran COVID-19. Ini terbukti di kawasan-kawasan tertentu Provinsi Jawa Barat.

ADVERTISEMENT

"Juga dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat untuk beberapa tempat tertentu, menunjukkan hasil yang positif," kata Wiku.

Karena hasilnya bagus, Presiden Jokowi menyarankan agar mini-lockdown atau PSBM diterapkan ketimbang harus PSBB.

"Mengingat kita harus menangani masalah pada titiknya, dan bila titik itu selesai, maka daerah aktivitas sekitarnya pun juga tidak terjadi penularan dari titik penularan tersebut," kata Wiku.

Sebelumnya, Jokowi meminta peningkatan pengendalian penyebaran virus Corona berbasis lokal. Jokowi meminta arahan ini diteruskan kepada pemerintah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Presiden Jokowi mengingatkan pemerintah setempat tak menerapkan kebijakan lockdown secara general di wilayahnya. Menurut Jokowi, lockdown secara general di suatu wilayah dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang.

"Artinya pembatasan berskala mikro baik itu di tingkat desa, kampung, RW/RW, kantor/ ponpes, saya kita itu lebih efektif. Mini-lockdown yang berulang itu akan lebih efektif," tutur Presiden Jokowi saat membuka Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional seperti disiarkan dalam channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (28/9).

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads