.webp)
Strategi pembatasan berbasis mikro (mini-lockdown) dinilai lebih efektif mengendalikan penyebaran virus Corona (COVID-19). Arahan Presiden Joko Widodo ini menuai reaksi anggota Dewan.
Awalnya, Jokowi menekankan pentingnya strategi penanganan COVID-19 berbasis lokal.
Menurut Jokowi, intervensi berbasis lokal lebih efektif dalam mengendalikan penyebaran Corona. Jokowi kemudian mengistilahkan strategi tersebut sebagai mini-lockdown.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya pembatasan berskala mikro baik itu di tingkat desa, kampung, RW/RW, kantor/ponpes, saya kita itu lebih efektif. Mini-lockdown yang berulang itu akan lebih efektif," kata Jokowi saat membuka rapat Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional seperti disiarkan dalam channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (28/9/2020).
Jokowi kemudian menyampaikan alasan di balik penerapan intervensi berbasis lokal tersebut. Ada banyak masyarakat, kata Jokowi, yang akan dirugikan jika penanganan Corona digeneralisasi.
"Jangan sampai kita generalisir satu kota, kabupaten, apalagi provinsi. Ini akan merugikan banyak orang," tutur Jokowi.
Arahan Jokowi menuai dukungan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Mereka mendukung mini-lockdown diterapkan di Jakarta. Alasannya, penerapan protokol kesehatan tidak berjalan di perkampungan Ibu Kota.
Berikut ini dukungan Dewan ke Jokowi terapkan mini-lockdown tekan Corona:
Golkar: Terapkan Mini-lockdown di Jakarta
Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta setuju dengan arahan mini-lockdown agar tidak banyak pihak yang dirugikan.
"Setuju dengan Presiden Jokowi. Mungkin kita bisa terapkan di DKI. Supaya tidak banyak yang dirugikan atau tidak dipukul rata," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Basri Baco saat dihubungi, Senin (28/9).
Basri menilai Pemprov DKI seharusnya memberikan pengecualian kepada zona yang sudah hijau dan melakukan pengetatan pada zona yang sudah merah. Dengan demikian, kata dia, tidak ada pihak yang dirugikan.
Namun Basri mengungkap perlu kajian mendalam untuk menerapkan arahan Presiden Jokowi di Jakarta. Menurutnya, kondisi kepadatan dan monolitas Jakarta mempengaruhi itu.
PKB: Laksanakan Mini-lockdown Bila Mau Corona Turun
Fraksi PKB DKI Jakarta menilai arahan tersebut harus dilaksanakan Pemprov DKI kalau mau ekonomi meningkat dan Corona menurun.
"Ini sebenarnya usulan PKB sejak lama, bahkan di Paripurna besok tentang COVID, PKB sampaikan itu fraksi kami bahwa harus diklaster per RT, per RW," kata Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Senin (28/9).
Ilyas mengatakan kondisi realitas yang ada di lapangan dengan penerapan PSBB provinsi saat ini hanya berdampak positif di permukaan. Menurutnya, protokol kesehatan pun bahkan tidak berjalan di perkampungan.
Dia pun meminta Pemprov DKI melaksanakan arahan Presiden Jokowi untuk menerapkan mini-lockdown. Dengan demikian, ekonomi pun bisa meningkat seiring dengan menurunnya kasus Corona.
Gerindra: Mini-lockdown Miliki Target Jelas
Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta menilai usulan mini-lockdown lebih bagus lantaran memiliki target yang lebih tajam.
"Yah saya kira sarannya pak presiden bagus untuk dilaksanakan, sehingga targetnya lebih jelas terlihat dari waktu ke waktu," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik saat dihubungi, Senin (28/9).
Pemprov DKI belum pernah menerapkan pengendalian penyebaran virus Corona sampai ke basis lokal. Padahal, menurutnya, penerapan tersebut bisa lebih tajam menangani Corona.
Dia menyebut Pemprov DKI terkendala pemetaan zona merah hingga RT atau RW sehingga, kata dia, belum bisa menerapkan arahan Jokowi soal mini-lockdown.Taufik menilai hingga saat ini
PDIP Sentil Anies
Fraksi PDIP DKI menyentil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki agenda tersendiri dari penanganan COVID ini. Anggota F-PDIP DKI, Jhony Simanjuntak, mengatakan sejak awal PSBB berskala lokal sudah diusulkan, namun tidak diterapkan.
"Kita sudah pernah mengusulkan. Itu agenda dia sendiri supaya dia terus menciptakan PSBB ini sebagai panggung dia, maka kan dia bikin ke PSBB dengan istilah yang berubah-ubah. Ada PSBB ketat, PSBB transisi, PSBB rem darurat," kaya Jhony ketika dihubungi, Senin (28/9/2020).
Jhony menilai Anies terlalu mengeneralisasi COVID satu provinsi. Padahal bisa saja jika Jakarta menerapkan pembatasan lokal. Dengan begitu, semua sektor tidak ditutup secara bersamaan, ekonomi, dan kesehatan pun dapat berjalan.
Jhony mengatakan PSBMK akan berlangsung efektif di Jakarta karena sumber daya manusia yang cukup. Dia menyebut banyak gerakan di tingkat RW yang terhubung langsung dengan Pemprov.
Demokrat: DKI Ikuti Arahan Jokowi Terapkan Mini-lockdown
Demokrat mengaku sudah mengusulkan Pemprov DKI untuk melakukan mini-lockdown sejak awal. Pengetatan dilakukan di tingkat kecamatan ataupun tingkat RW hingga tingkat kantor.
"Saya sudah sampaikan itu sejak awal, sebaiknya PSBB diperketat itu ke lokal, tingkat kecamatan atau tingkat RW, atau tingkat kantor," kata anggota F-Demokrat DKI, Mujiyono, Senin (28/9/2020).
Mujiyono itu mencontohkan klaster penyebaran Corona di perkantoran. Maka, menurutnya, wilayah perkantoran itu harus ditutup, tak ada aktivitas sementara.
"Misalnya di perkantoran Setiabudi ada klaster, ya di sekitar situ harus di-lockdown," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI itu.
Mujiono menegaskan DKI harus mengikuti arahan Jokowi. "Iya dong DKI harus dilakukan," tuturnya.
