Perempuan di Video 'Seks Gangbang' Garut Cari Keadilan ke MK: Saya Korban

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 01 Okt 2020 11:56 WIB
Sidang sengketa pilpres 2019 kembli berlanjut di gedung MK, Kamis (20/6/2019). Saksi Prabowo, Beti Kristiana membawa lembaran berbentuk amplop dan diserahkan ke hakim MK kemarin. Kali ini giliran pihak KPU yang membawa amplop coklat.
Ilustrasi persidangan di MK (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

V (20) dihukum 3 tahun penjara lantaran dikenai Pasal 8 UU Pornografi karena menjadi pemeran dalam video 'seks gangbang'. V menilai pasal yang menjeratnya tidak adil sehingga menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini V sedang mengajukan kasasi untuk kasus pidananya.

"Bahwa pemohon adalah korban eksploitasi seksual dan perdagangan orang yang dilakukan oleh almarhum suami sirinya," ujar V, yang memberikan kuasa kepada Lokataru, dalam permohonan yang dilansir website MK, Jumat (1/10/2020).

V saat dinikahi masih berusia 16 tahun dan suaminya berusia 30 tahun. V menempuh pendidikan hanya lulus SMP dan dibesarkan oleh ayah tunggal yang menjadi pedagang gorengan di pasar di Garut.

"Tinggal di rumah kontrakan kecil. Sebab, rumahnya telah dirobohkan karena penggusuran tanpa penggantian. Selama hidupnya tidak pernah mengenal kota lain selain Garut, tempat kelahirannya," paparnya.

V, yang tumbuh menjadi remaja, melihat dunia dengan mata binar keindahan. Mencoba peruntungan dengan bernyanyi dari panggung kecil di pedesaan hanya sekadar menyambung hidup untuk mengisi perut dengan upah menyanyi Rp 50 ribu.

"Pemohon dengan kemampuan yang pas-pasan menganggap dunia ini ramah pada dirinya. Berpikir sederhana tentang bahagia yang dikiranya dapat digapai dengan menikahi laki-laki yang justru mendatangkan malapetaka dalam hidupnya," tuturnya.

"Di titik inilah kegetiran dimulai atas dirinya yang tak berdaya. Masa ceria kanak-kanak dan masa gemilang belia-remajanya dihancurkan oleh laki-laki yang dikira akan membawa kebaikan," sambungnya.

Pada usia 16 tahun, V harus menjadi istri dari suami yang 14 tahun lebih tua. Suaminya telah tiga kali menikah. Suaminya meminta dilayani kebutuhan seksualnya tiap hari, juga saat menstruasi.

"Tak puas dengan itu, pun diperdagangkan oleh suaminya kepada lelaki lain untuk pemuasan hasrat seksual menyimpang dan ekonomi," tuturnya.

V sepanjang menjalani pernikahan juga mendapatkan kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. V, kata tim kuasa hukum Lokataru, hanyalah seorang anak yang dimanipulasi secara kognitif untuk menuruti kehendak suami yang memiliki penyimpangan aktivitas seksual, tipu daya, dan argumentasi demagog yang terus-menerus dijejalkan ke dalam kesadarannya selama perkawinan yang tidak dicatatkan oleh seorang predator seksual.

"Tubuh V dijadikan objek kesenangan berahi semata. Suami selalu merekam adegan hubungan suami-istri yang dilakukan oleh mereka, dengan alasan untuk keperluan pribadi suaminya," ucapnya.

V mengaku tidak pernah melihat dan mengetahui isi video tersebut. V hanya diberi HP jadul sekadar menerima SMS dan telepon. Video itu oleh si suami disebarkan lewat media sosial dengan tujuan komersial.

"Secara teknis, jika ada yang ingin mengunduh video lengkapnya, maka harus membayar Rp 50 ribu," katanya.

Sebagai tamatan SMP, V hanya paham doktrin 'patuh pada suami'. Di sisi lain, aktivitas suami-istri yang dilakukan V dan suaminya merupakan kegiatan pribadi bersifat hak privasi yang menjadi hak konstitusional V.

Setelah video tersebar di medsos, V melaporkan ke polisi. Namun malah ia dijadikan tersangka dan dijerat Pasal 8 UU Pornografi karena dianggap sebagai model yang menunjukkan pornografi.

"Alih-alih pelaporannya diterima dan mendapat perlindungan dari perbuatan orang lain yang merugikan dirinya, pemohon malah dijadikan pelaku, lalu ditangkap Polres Garut. Sehingga hal ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 dan Pasal 28G ayat 1 UUD 1945," tuturnya.

V mengajukan permohonan ke MK dan meminta Pasal 8 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dihapus. Pasal itu berbunyi:

Setiap objek dilarang dengan sengaja atau pas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

"Menyatakan Pasal 8 UU Nomor 44 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," demikian pinta V.

Simak juga video 'Biduan Pemeran Video 'Seks Gangbang Garut' Divonis 3 Tahun':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/fjp)