.webp)
Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) berupaya mencegah munculnya klaster kasus positif Corona (COVID-19) dari kegiatan kampanye Pilkada Serentak 2020. Polda NTB menggelar lomba Kampanye Sehat.
"Ada banyak cara kampanye yang lebih sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Mau tak mau harus dilakukan cara kreatif. Nekat memaksakan kampanye model lama dengan dasar kerumunan bisa terkena sanksi," ujar Kapolda NTB, Irjen Mohammad Iqbal, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/9/2020).
Iqbal menerangkan lomba Kampanye Sehat diharapkan mendorong para pasangan calon (paslon) kreatif. Iqbal menegaskan tak ada niat pihaknya membatasi strategi para paslon untuk menang, namun semua cara harus sesuai protokol kesehatan sesuai peraturan KPU (PKPU) dan Maklumat Kapolri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Paslon silakan 'bertarung' secara sehat, mengerahkan semua strategi pemenangannya, tapi harus terus diingat apa yang diatur di PKPU dan bunyi Maklumat Kapolri," imbuh Iqbal.
Lomba Kampanye Sehat ini juga melibatkan perwakilan masyarakat, KPU, Bawaslu, dan TNI. Merekalah, sambung Iqbal, yang akan menilai siapa paslon yang paling kreatif dan patuh terhadap protokol kesehatan.
"Penilaian dalam lomba ini dilakukan pengamatan secara diam-diam ke lokasi-lokasi dan waktu kampanye dari semua paslon dan perekaman secara visual di tempat pelaksanaan kampanye tersebut. Hadiah pemenang berupa trofi dan uang pembinaan yang diserahkan di KPU Provinsi NTB dengan tema 'KPU AWARDS'. Lomba berakhir di bulan Desember," tutur Iqbal.
"Bahwa lomba Kampanye Sehat ini adalah sebuah konsep penghargaan dari penyelenggara pemilu, pemerintah daerah dan TNI-Polri terhadap ide, inovasi, dan kreatifitas paslon dalam berkampanye yang berorientasi patuh akan protokol kesehatan COVID-19 sehingga paslon pemenang diumumkan seusai coblosan, agar tidak ada nuansa politis dari lomba ini. Karena ini memang murni upaya kami bersama untuk mencegah terjadinya klaster baru," lanjutnya.
Parameter lain yang dinilai ialah ketersediaan Satgas Penanganan COVID-19 dalam tim pemenangan, efektivitas kampanye kreatif, dan seberapa signifikan kampanye kreatif itu menghindari kerumunan massa.
"Bentuknya bebas. Silakan, apa saja, asal tidak melanggar protokol dan ketentuan hukum yang berlaku. Mau secara daring. Mau dengan model pemberian flyer visi-misi secara massif. Atau membuat rubrik tanya-jawab interaktif di media-media," tutur Iqbal.
Iqbal menjelaskan saat ini rata-rata tambahan kasus harian Corona di NTB berkisar kurang dari 30-an kasus. Rumah sakit dan puskesmas, lanjutnya, belum dipenuhi pasien dengan keluhan COVID-19 atau pasien positif COVID-19.
Dia mengatakan, kecuali Dompu, seluruh wilayah di NTB sudah masuk zona oranye dan hijau. Dompu masih zona merah akibat munculnya klaster posyandu.
 Foto: Polda NTB menggelar lomba Kampanye Sehat Pilkada Serentak 2020 (dok. istimewa) |
"Karena situasi penyebaran Corona di NTB terkendali, maka kami tidak ingin agenda kampanye dalam rangka pilkada ini malah mengubah situasi menjadi tak kondusif. Paslon harus terus diingatkan, terus diajak bersama-sama, satu suara, satu sikap mencegah penyebaran COVID-19. Saya tak ingin tahapan pilkada di NTB malah menambah jumlah kasus positif," tegas Iqbal.
Iqbal kemudian menyampaikan NTB juga tercatat sebagai provinsi pertama yang mempunyai perda tentang penanggulangan penyakit menular. Hal ini disebut dia sebagai bukti sinergitas antarlembaga yang satu visi menanggulangi COVID-19.
"Kami tak ingin capaian dari kerja keras berbulan-bulan seperti itu buyar semua gara-gara pemilukada. Makanya, kami total dalam meminta komitmen semua pihak, terutama paslon. Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Jangan dikorbankan karena ambisi kekuasaan. Lewat berbagai upaya termasuk menginisiasi program ini, kami akan total mengamankan masyarakat dari pandemi," tandas Iqbal.
