.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan masih ada daerah yang belum mentransfer dana Pilkada 2020 ke penyelenggara pemilu dan pengamanan. Penyelenggara pemilu yang dimaksud adalah KPU dan Bawaslu, sedangkan Pengamanan Pilkada yakni TNI dan Polri.
"Ada beberapa kabupaten dan kota yang belum mengalokasikan 100 persen," kata Tito dalam 'Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020' yang disiarkan Kemendagri, Rabu (30/9/2020).
Untuk ke KPUD, ada 10 daerah yang masih belum mentransfer dana penyelenggaraan Pilkada 100 persen. 10 daerah tersebut yakni:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Kabupaten Timur Tengah Utara
2. Kabupaten Waykanan
3. Kabupaten Paser
4. Kabupaten Merauke
5. Kabupaten Sumbar Barat
6. Kabupaten Raja Ampat
7. Kabupaten Waropen
8. Kabupaten Bandar Lampung
9. Kabupaten Boven Digol
10. Kabupaten Kerom
Untuk ke Bawaslu, masih ada 11 daerah yang belum mentransfer dana Pilkada 2020. 11 daerah tersebut yakni:
1. Kabupaten Manokwari Selatan
2. Kabupaten Supiori
3. Kabupaten Halmahera Utara
4. Kabupaten Merauke
5. Kabupaten Sumbar Barat
6. Kabupaten Raja Ampat
7. Kabupaten Waropen
8. Kabupaten Bandar Lampung
9. Kabupaten Boven Digol
10. Kabupaten Kerom
11. Kabupaten Pegunungan Bintan
Sementara itu, untuk dana pengamanan, masih ada 129 daerah yang belum menyerahkan ke TNI/Polri. 129 daerah tersebut terdiri dari 4 provinsi dan 125 kabupaten/kota.
"Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau. Saya minta betul untuk dituntaskan. Karena ini sudah tahapan inti. Jangan lupa bahwa pengamanan itu bukan pada saat kampanye maupun pemungutan dan penghitungan suara. Pengamanan itu sejak tahap awal," ujar Tito.
Tito pun meminta para provinsi dan kabupaten/kota tersebut untuk segera menyerahkan dana penyelenggaraan dan pengamanan Pilkada. Mengingat saat ini tahapan Pilkada sudah berjalan.
"Saya minta kepala daerah ini semua dituntaskan, baik untuk KPU, Bawaslu dan terutama untuk pengamanan yang masih 75 persen. Kasihan teman-teman. Kita mengharapkan teman-teman TNI/Polri bekerja keras untuk menjaga kerumunan massa tidak terjadi, sementara anggarannya belum 100 persen diserahkan," kata dia.
Tonton video 'Pimpinan DPR Sarankan Pemerintah Terbitkan Perppu Pilkada':
