Mendagri Tito: Kampanye Hitam di Pilkada 2020 Itu Pidana!

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap tantangan dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Tantangan tersebut di antaranya aksi kekerasan hingga kampanye hitam.

"Pemilu ini, pilkada ini salah satu yang menjadi tantangan kita tentunya adalah, selain gangguan konvensional berupa konflik, aksi kekerasan," kata Tito dalam 'Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020' yang disiarkan Kemendagri, Rabu (30/9/2020).

Tito pun meminta agar tantangan-tantangan tersebut cepat diantisipasi dengan langkah-langkah proaktif, sehingga para pasangan calon (paslon) berkompetisi secara sehat.

"Harus cepat diantisipasi dengan langkah-langkah proaktif, langkah-langkah proaktif untuk merangkul pihak-pihak yang berkonflik, berkontestasi, agar mereka melakukan kompetisi secara sehat, kemudian tidak melaksanakan black campaign, kampanye-kampanye bohong. Positive campaign itu masih bisa, negative campaign juga biasa, tapi black campaign, kampanye hitam, yang berisi kebohongan, itu tidak boleh. Itu adalah pidana," tuturnya.

Tito juga meminta setiap aparat memiliki liaison officer atau LO yang berasal dari penegak hukum di tiap-tiap paslon. LO tersebut nantinya akan mengawasi adanya kampanye hitam dan pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya.

"Kemudian, selain langkah-langkah proaktif yang berhubungan dengan saya kira ada LO di tiap-tiap paslon, dari aparat-aparat yang ada juga langkah-langkah untuk saluran-saluran kalau terjadi ketidakpuasan ada saluran-saluran lainnya yang disiapkan melalui mekanisme laporan ke Bawaslu, laporan kepada pengadilan tinggi TUN, dan lain-lain. Prinsip saya kira kalau terjadi aksi kekerasan, tentu tidak bisa ditolerir. Mohon kita akan dilaksanakan penegakan terhadap aksi-aksi yang bertentangan dengan hukum," kata Tito.