Tulis Surat, Pinangki Bantah Buat Action Plan Terkait Djoko Tjandra

Ibnu Hariyanto - detikNews
Rabu, 30 Sep 2020 13:11 WIB
Terdakwa, jaksa Pinangki kembali menghadiri sidang kasus suap di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2020) dengan agenda eksepsi. Eksepsi diajukan oleh tim kuasa hukum. Sementara Pinangki tidak membuat eksepsi, hanya menulis catatan yang ia berikan kepada jurnalis usai sidang selesai.
Pinangki (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Jaksa Pinangki Sirna Malasari menyerahkan sebuah surat saat menghadiri sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penutut umum. Dalam surat itu, Pinangki mengaku tidak mengetahui soal action plan pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait Djoko Tjandra.

Surat itu diberikan Pinangki kepada wartawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Raya, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2020). Surat itu ditulis tangan oleh Pinangki.

Dalam surat itu, Pinangki mengaku menyesal karena ada nama-nama yang turut terseret dalam kasusnya. Pinangki mengatakan tidak pernah menyebut nama tersebut.

"Saya tegaskan sangat menyesal terkait ada nama-nama yang terbawa atau disebut selama ini. Saya tidak pernah sekalipun menyebut nama-nama tersebut dalam pemeriksaan," tulis Pinangki.

Pinangki juga mengatakan tidak mengetahui perihal action plan pengurusan fatwa MA tersebut. Ia menegaskan tidak pernah membuat action plan itu.

"Saya memang tidak pernah mengetahui action plan, apalagi membuat action plan tersebut," ujarnya.

Ia pun meminta maaf kepada pihak-pihak yang ikut terseret dalam kasusnya tersebut.

"Namun saya meminta maaf kepada bapak Hatta Ali dan Bapak Burhanuddin yang namanya disebut-sebut dalam permasalahan hukum yang hadapi," imbuhnya.

Dalam perkara ini, jaksa Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima suap USD 500 ribu dari USD 1 juta yang dijanjikan oleh Djoko Tjandra. Wanita yang masih tercatat berprofesi sebagai jaksa juga didakwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan membeli kebutuhan pribadi, dia juga didakwa melakukan permufakatan jahat terkait pengurusan fatwa MA.

Jaksa juga mengungkapkan adanya 'action plan' yang disusun Pinangki Sirna Malasari untuk Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. 'Action plan' itu memuat 10 rencana aksi agar Djoko Tjandra mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung (MA) untuk lolos dari jerat pidana.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9). Pinangki menyusun 'action plan' itu bersama seorang swasta atas nama Andi Irfan Jaya, lantas bersama-sama dengan Anita Dewi Anggraeni Kolopaking yang merupakan seorang pengacara bertemu dengan Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 25 November 2019.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) subsider Pasal 11 UU Tipikor.

Pinangki juga didakwa pasal pencucian uang, yaitu Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan terkait permufakatan jahat Pasal 15 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor.

Tonton video 'Permintaan Maaf Pinangki ke Eks Ketua MA-Jaksa Agung':

[Gambas:Video 20detik]



(ibh/knv)