.webp)
DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanganan COVID-19. Agenda rapat tersebut adalah penyampaian pandangan umum dari seluruh fraksi DPRD DKI Jakarta.
Dalam kesempatan itu, anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Solikhah menyoroti tak ada peraturan yang mencantumkan proses belajar-mengajar di sekolah dan perguruan tinggi pada masa pandemi.
"Fraksi PKS mencatat bahwa dalam muatan peraturan ini belum mencantumkan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi yang harus dijalankan di Jakarta dalam masa pandemi untuk mencegah penularan COVID-19," ujar Solikhah saat membacakan pandangan umum Fraksi PKS di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, aturan itu diperlukan sebagai payung hukum mengenai proses pembelajaran secara online atau jarak jauh. Selain itu, aturan diperlukan apabila ada sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka pada masa pandemi.
"Pengaturan ini diperlukan agar ada payung hukum yang jelas untuk penegakan aturan kegiatan pembelajaran di masa pandemi dengan pembelajaran jarak jauh maupun jika ada sekolah yang melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung," katanya.
Seperti diketahui, saat ini penanganan Corona di Jakarta memiliki payung hukum peraturan gubernur (pergub). Saat ini, pergub yang dijalankan adalah Pergub Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dan Penanganan COVID, dan Pergub Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.
Simak juga video 'Dari Operasi Yustisi, Polri Himpun Rp 1,6 M Denda Protokol Kesehatan':
