Heli Polda Sultra Terbang Rendah Mau Imbau Massa Tak Ricuh, tapi Alat Rusak

Sitti Harlina - detikNews
Selasa, 29 Sep 2020 16:45 WIB
Helikopter Polda Sultra terbang rendah di atas massa aksi setahun tewasnya Randy
Helikopter Polda Sultra saat terbang rendah di atas massa aksi. (Foto: Istimewa)
Kendari -

Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) mengatakan pilot, kopilot, dan 2 mekanik helikopter tak laporan ke kendali operasi saat menerbangkan heli dengan rendah di atas massa aksi mahasiswa di Kendari. Tindakan pilot itu dinilai sebagai diskresi untuk mengimbau massa aksi agar tak ricuh, namun alat rusak.

"Mereka melakukan tindakan diskresi tanpa melapor ke kendali operasi," ujar PlH Kabid Humas Polda Sultra Kombes Laode Proyek saat dihubungi detikcom, Selasa (29/9/2020).

Laode mengungkapkan, pilot heli menerbangkan heli di atas massa aksi untuk mengimbau massa aksi agar tidak ricuh saat melakukan aksi di depan Mapolda Sultra, Kendari, pada Sabtu (26/9).

"Jadi mereka (pilot dan kopilot) itu telah melakukan pantauan secara kewilayahan (pada Sabtu 26 September), mereka itu pulang lewat Polda. Di situ, di bawahnya mereka melihat sudah mulai masuk zona kuning (aksi mahasiswa), itu sudah mau rusuh (massa aksi)," jelas Kombes Laode.

Melihat aksi massa yang mulai rusuh, pilot mengambil tindakan diskresi dengan terbang rendah di atas massa mahasiswa. Tujuannya memberi tahu massa aksi melalui pengeras suara helikopter agar massa tidak melakukan aksi dengan ricuh.

"Mereka mau memberikan imbauan lewat helikopternya, pada saat mereka mencoba pertama itu terjadi kesalahan, ada kerusakan salah satu alatnya tidak berfungsi untuk memberikan imbauan. Kemudian terbang lagi dia coba lagi, tapi selama berapa kali coba itu tidak bisa dilakukan. Setelah itu kembali ke markas, kembali ke Polda," imbuhnya.

Propam Polda Sultra telah memeriksa pilot, kopilot, 2 mekanik karena tidak memberi laporan ke kendali operasi saat akan melakukan diskresi dengan menerbangkan heli di atas massa aksi. Hasil pemeriksaan itu akan diuji kembali apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak.

"Sudah selesai pemeriksaannya, kan kesalahan-kesalahan administrasi. Di lapangan itu mungkin kesalahan administrasi, kesalahan pelaksanaan tugas itu kan tidak serta merta juga, tapi saat melakukan diskresi itu sesuai UU atau tidak, itu aja," paparnya.

"Kembalikan ke aturan perundang-undangan, akan diuji di situ nanti seperti apa sih tindakannya itu," pungkasnya.

(nvl/idh)