.webp)
Propam Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) telah memeriksa empat personel terkait heli milik Polda Sultra terbang rendah di atas massa aksi mahasiswa di Kendari. Pilot beralasan menerbangkan heli dengan rendah di atas massa aksi karena ingin memberi tahu agar aksi massa tidak ricuh.
"Empat orang diperiksa, yakni pilot, kopilot, dan dua mekanik," kata Plh Kabid Humas Polda Sultra Kombes Laode Proyek saat dihubungi detikcom, Selasa (29/9/2020).
Laode mengungkapkan helikopter Polda Sultra itu mulai terbang sejak Kamis (24/9) lalu untuk memantau aksi massa yang memperingati setahun tewasnya mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO), Randy dan Yusuf. Menurutnya, sejak Kamis (24/9), frekuensi aksi setahun tewasnya Randy dan Yusuf di Kendari memang terus meningkat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pantauan aksi massa di Kota Kendari melalui udara terus dilakukan Polda Sultra hingga Sabtu (26/9). Namun, saat hendak kembali ke Mapolda Sultra, pilot melihat ada aksi mahasiswa di Mapolda Sultra.
"Secara diskresi mereka mau memberikan imbauan lewat helikopter," katanya.
Namun, saat hendak memberikan imbauan kepada massa agar tidak ricuh, alat pengeras suara heli tersebut tidak rusak.
"Terjadi kerusakan pada peralatan untuk memberikan imbauan. Suaranya tidak keluar. Kemudian coba lagi, tapi tidak bisa sehingga kembali ke markas di Polda," jelasnya.
Laode lantas meluruskan soal terbangnya heli tersebut yang tidak diketahui Kapolda Sultra Irjen Yan Sultra Indrajaya. Laode menegaskan, terbangnya heli tersebut memang rutin dalam rangka melakukan pantauan udara, namun manuver sang pilot terbang rendah di atas massa aksi tidak diketahui Kapolda.
"Terbangnya sejak Kamis itu diketahui pimpinan, hanya saja tindakan diskresi yang dilakukan saat itu (terbang rendah untuk memberikan imbauan) tidak dilaporkan ke kendali operasi, harusnya semua tindakan itu dilaporkan," imbuhnya.
Meski pilot, kopilot, dan dua mekanik telah diperiksa Propam Polda Sultra, hasil pemeriksaan keempatnya masih akan diuji.
"Hasil akhirnya akan diuji apakah sesuai tindakan dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak," tuturnya.
(nvl/nvl)
