.webp)
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), merupakan daerah rawan bencana tapi sampai saat ini belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Kepala Seksi Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Natuna, Elkadar Lismana, mengatakan Bidang Penanggulangan Bencana masih tergabung dengan Dinas Damkar Kabupaten Natuna. Namun, pihaknya sudah menyelesaikan kajian akademis pembentukan BPBD, bahkan raperda dan perbup-nya sudah ada, sehingga tinggal menunggu disahkan.
"Mudah-mudahan awal 2021 sudah disahkan BPBD Natuna," sebut Elkadar di Natuna, Selasa (29/9/2020), seperti dilansir Antara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, dengan berdirinya BPBD Natuna, pihaknya akan mendapat kucuran dana dari Pemerintah Pusat melalui BNPB dan BPBD Provinsi Kepri.
"Kalau masih tergabung dengan Damkar tidak bisa, karena menyangkut serah terima bantuan, nanti bisa jadi temuan BPK," tuturnya.
Di sisi lain, lanjutnya, Dinas Damkar sangat terbatas dari segi anggaran, sehingga tidak maksimal menangani dampak bencana alam di Natuna. Anggaran yang ada hanya cukup untuk kegiatan operasional, bahkan sarana-prasarana, personel, dan SDM tidak memadai.
"Makanya, kami berharap segera berdiri BPBD, apalagi Natuna ini pulau terluar Indonesia dengan rentang kendali yang jauh," tutur dia.
400 Bencana Alam dalam 3 Tahun
Elkada mengatakan terjadi sekitar 400 bencana alam di Natuna dalam tiga tahun terakhir (2018-2020). Selama Januari-September 2020, sebanyak 40 rumah rusak akibat bencana puting beliung.
"Untuk Januari hingga September 2020 saja sudah sekitar 150 kasus bencana alam di Natuna," imbuhnya.
"Untuk perbaikan rumah yang rusak ditangani Dinas Sosial Natuna, karena kami memang tidak punya anggaran untuk itu," ucapnya.
Selain itu, bencana lainnya yang kerap terjadi adalah banjir, angin kencang, hingga abrasi pantai. Khusus abrasi pantai, Natuna harus melakukan mitigasi bencana minimal dengan membangun tembok pemecah ombak guna mencegah air menembus sisi pantai karena dikhawatirkan makin mengikis daratan.
"Semakin Pulau Natuna ini makin kecil akibat abrasi," tuturnya.
Bencana lainnya yang juga terjadi ialah operasi tangkap tawon karena sampai menimbulkan adanya korban terkena gigitan hewan mematikan tersebut.
Cuaca Ekstrem
Salah seorang tokoh pemuda yang juga terlibat aktif dalam aksi kemanusiaan untuk bencana di Natuan, Cherman, menyampaikan kondisi cuaca di Natuna pada September tergolong sangat ekstrem. Baru-baru ini puting beliung berskala sedang melanda sejumlah kecamatan, misalnya Kecamatan Bunguran Utara, Kecamatan Pulau Laut, dan Kecamatan Midai.
Selain itu, kondisi kecepatan angin dalam beberapa hari terakhir cukup kencang, sehingga memicu gelombang tinggi mencapai 3-4 meter di perairan Natuna. Bahkan sekitar beberapa hari yang lalu, persisnya Sabtu (26/9) malam, sebuah kapal pompon nelayan di Kecamatan Bunguran Barat tenggelam diterjang gelombang tinggi.
"Sekarang cuaca memang sedang tidak menentu, setiap hari mendung," tuturnya.
Lanjut dia, Damkar Natuna gencar berpatroli keliling guna memantau daerah-daerah rawan bencana puting beliung, terutama kawasan pesisir. Berbagai langkah antisipasi terus dilakukan, seperti sosialisasi bencana puting beliung serta melakukan aksi penebangan pohon yang berada tidak jauh dari permukiman warga.
"Pohon yang berada dekat dengan rumah dan dianggap berbahaya dipotong dengan peralatan mesin senso. Warga juga diimbau tetap waspada dan berhati-hati, termasuk mengurangi aktivitas di laut karena kondisi cuaca ekstrem," kata Cherman.
Cherman tidak menampik bahwa warga pesisir di Natuna paling berisiko dihantam puting beliung dan bencana lainnya, seperti pasang-surut air laut serta gelombang tinggi yang dapat menyebabkan rumah roboh.
"Warga Natuna cukup banyak yang memilih membangun tempat tinggal di atas laut, karena biaya materialnya lebih murah dan ditambah mereka tidak punya lahan di darat. Seharusnya di darat lebih aman, tapi mau bagaimana lagi, daratan Natuna juga tidak begitu luas," sebut Cherman.
Warga pun berharap kucuran dana Pemerintah Pusat ataupun Pemprov Kepri untuk mendukung penanganan bencana alam di pulau yang berbatasan dengan Laut Natuna Utara tersebut.
(jbr/idh)
