Bawaslu NTT Ingatkan Pelanggar Protokol COVID-19 di Pilkada Bisa Dipidana

Tim detikcom - detikNews
Senin, 28 Sep 2020 16:23 WIB
Logo Bawaslu, gedung Bawaslu, ilustrasi gedung Bawaslu
Bawaslu (Foto: Zunita Putri/detikcom)
Kupang -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan para pasangan calon di Pilkada 2020. Bawaslu NTT mengingatkan, bahwa pelanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dapat dipidana karena melanggar undang-undang.

"Soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan bisa masuk dalam pidana dan ini akan ditangani kepolisian," kata Ketua Bawaslu NTT Thomas Djawa, dilansir dari Antara, Senin (28/9/2020).

Hal ini disampaikan Thomas Djawa berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19 di seluruh jenjang tahapan pilkada. Terutama, untuk mewaspadai penyebaran zona merah.

Namun, kata Thomas, penerapan pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19 ini hanya berlaku bagi peserta pilkada, yakni para calon kepala daerah dan partai politik yang hadir dalam tahapan pilkada.

Bagi calon kepala daerah yang nekat melanggar protokol kesehatan saat kampanye, meski telah ditegur, maka Bawaslu akan menyerahkan langsung ke pihak kepolisian.

"Kalau sudah tidak bisa diberikan peringatan, maka pihak kepolisian yang akan melakukan tindakan," kata dia.

Thomas mengatakan jika ada yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 maka akan dikenakan Pasal 212 KUHP. Pasal tersebut berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kemudian juga akan dikenakan Pasal 218 KUHP. Pasal tersebut berbunyi:

Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Thomas menjelaskan, perihal protokol kesehatan COVID-19 ini juga ada di dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Dalam UU itu, paslon dan pendukungnya yang melanggar protokol kesehatan saat pandemi COVID-19 bisa dipidana.

Karena itu, dia pun berharap agar para calon kepala daerah di NTT bisa menaati aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Apalagi, para calon sudah melakukan ikrar kampanye damai serta menandatangani pakta integritas yang berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

(mae/tor)