BPS: 55% Responden Tak Terapkan Protokol Kesehatan karena Tak Ada Sanksi

Tim detikcom - detikNews
Senin, 28 Sep 2020 15:55 WIB
Poster
Ilustrasi. (Foto: Edi Wahyono)
Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan tingkat kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan aman COVID-19. Hasilnya, 55 persen responden yang tidak patuh beralasan karena tidak adanya sanksi.

"55 persen responden berpendapat tidak ada sanksi. Jadi pemerintah sekarang sudah menerapkan sanksi, nampaknya ke depan sanksi perlu lebih dipertegas," ujar Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto saat merilis hasil survei secara virtual, Senin (28/9/2020).

Berikut temuan BPS mengenai alasan responden tidak menerapkan protokol kesehatan:

- Harga masker, face shield, hand sanitizer, APD, cenderung mahal: 23 persen
- Pekerjaan menjadi sulit jika harus menerapkan protokol kesehatan: 33 persen
- Aparat atau pimpinan tidak memberi contoh: 19 persen
- Mengikuti orang lain: 21 persen
- Tidak ada sanksi jika tidak menerapkan protokol kesehatan: 55 persen
- Tidak ada kejadian penderita COVID-19 di lingkungan sekitar: 39 persen
- Lainnya: 15 persen

Dalam kuesioner ini, responden diberikan pertanyaan 'Menurut Anda, apa yang menyebabkan orang tidak menerapkan protokol kesehatan?'. Pilihan bisa lebih dari satu jawaban.

Kemudian, 19 persen masyarakat di antaranya beralasan karena aparat atau pimpinan tidak memberikan contoh akan patuh terhadap protokol kesehatan. Hal inilah yang menjadi catatan.

"19 persen karena aparat atau pimpinannya tidak memberikan contoh. Nampaknya ini perlu sentuhan seluruh pimpinan, aparat harus memberikan contoh supaya masyarakat mematuhi," kata Suhariyanto.

Survei ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat selama pandemi, khususnya penerapan protokol kesehatan dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Pengumpulan data dilakukan melalui penyelenggaraan 'Survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19' pada periode 7 sampai dengan 14 September 2020 secara online. Jumlah responden dalam survei sebanyak 90.967 (44,77 persen laki-laki, dan 55,23 persen perempuan).

(dkp/imk)