Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu, H Syaifurrahman dan Ika Rizky Veriyani (SUKA) resmi mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu. SUKA sebelumnya gagal lolos ke Pilkada Dompu lantaran dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
Permohonan sengketa tersebut didaftarkan tim pemenangan SUKA pada Jumat (25/9) lalu. Permohonan sengketa itu didaftarkan oleh 7 tim kuasa hukum SUKA.
"Betul sudah diajukan di hari Jumat kemarin. Bawaslu sudah meregistrasi permohonannya dan menyatakan terpenuhi syarat formil materil pengajuannya," ungkap Kordiv Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Dompu, Swastari Haz kepada detikcom, Senin (28/9/2020).
Atas pengajuan gugatan ini, Bawaslu kini telah mengagendakan sidang mediasi. Sidang mediasi ini akan dihadiri oleh tim kuasa hukum pasangan SUKA sebagai pemohon dan KPU sebagai termohon.
"Sidang mediasi hari Rabu jam 09.00 WITA, yang akan dihadirkan pemohon dan termohon," jelas Swaztari.
Sementara itu, salah seorang Tim Hukum pasangan SUKA, Rusdiansyah, mengatakan dalam mengajukan gugatan, pihaknya mendasari beberapa regulasi. Pertama, UU tentang Permasyarakatan yang menyatakan bahwa orang yang bebas bersyarat dapat dikategorikan sebagai mantan narapidana.
Kemudian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, bahwa orang yang bebas bersyarat adalah mantan Narapidana.
"Aturan ini diperkuat lagi oleh fatwa MA yang diminta sendiri oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu RI, dalam poin tiga fatwa itu menyatakan bahwa orang bebas bersyarat dikategorikan mantan narapidana," ujarnya pada wartawan usai dikunjungi oleh Kapolda NTB dan Danrem 162 Wira Bhakti di kediaman calon wakil bupati pasangan SUKA, Ika Rizky Veriyani.
Rusdiansyah menegaskan, secara logika bagaimana mungkin seorang terpidana dibebaskan di tengah masyarakat. Artinya, ketika dilepas yang bersangkutan sudah terlepas dari status Narapidana.
