.webp)
Pascademo massa pendukung bakal pasangan calon peserta Pilbup Dompu, H Syaifurahman dan Ika Rizky Veriyani (SUKA), Kapolda NTB Irjen Mohammad Iqbal bersama Danrem 162/Wira Bhakti Brigjen Ahmad Rizal Ramdhani berkunjung ke Kabupaten Dompu. Iqbal serta Rizal juga menyambangi kediaman Ika Rizky Veriyani. Iqbal meminta bapaslon itu tetap tenang menghadapi keputusan KPU yang menyatakan mereka tidak memenuhi syarat ikut pilkada.
"Saya sama Danrem sengaja datang ke Dompu untuk bersilaturahmi dengan SUKA, tim pemenangan, dan pendukungnya. Kami sepakat bahwa semua elemen di dalam tim pemenangan Pilkada Dompu untuk menjaga harkamtibmas sekaligus menjaga protokol COVID-19. Keselamatan rakyat adalah segala-galanya," ungkap Iqbal kepada wartawan di Dompu, NTB, pada Kamis (24/9/2020).
Iqbal juga mengatakan tidak ingin muncul klaster Corona baru pada tahapan pilkada. Munculnya klaster baru, sambung Iqbal, berdampak pada peningkatan kasus positif Corona di NTB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan saat ini pandemi sedang merajalela. Mari kita ikuti protokol kesehatan. Jaga keamanan karena keamanan bukan milik polisi dan TNI saja, tapi milik semuanya. Karena polisi dan TNI tidak bisa bekerja sendiri," ujarnya.
Terkait keputusan KPU yang tak meloloskan pasangan SUKA, Iqbal berharap bapaslon menempuh jalur hukum, yakni dengan mengajukan gugatan ke Bawaslu. "Kami mendorong untuk menggugat secara hukum, karena ada jalurnya. Mereka berhak untuk itu," ucap dia.
Sementara itu, Rizal mengatakan, sesuai arahan Presiden, pelaksanaan pilkada serentak harus mematuhi protokol COVID-19. Dia menuturkan akan berkeliling bersama Iqbal ke para peserta Pilkada Serentak 2020 di NTB untuk mengingatkan soal protokol kesehatan.
"Dalam pelaksanaan pilkada serentak, harus mematuhi dan mempedomani protokol COVID-19 supaya tidak muncul klaster baru. Tapi tidak hanya di sini, nanti kami akan bersafari ke paslon lain yang ada di NTB," jelas dia.
Sebelumnya bapaslon Bupati-Wakil Bupati Dompu, Syaifurrahman Salman-Ika Risky Veryani, gagal lolos dalam kontestasi Pilkada 2020. Pasangan dengan jargon SUKA itu dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.
Ketua KPU Dompu Arifuddin menjelaskan Syaifurrahman, yang merupakan calon Bupati Dompu, tersangkut statusnya sebagai mantan narapidana. Sesuai ketentuan PKPU, calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana harus menunggu masa jeda selama 5 tahun setelah melewati atau menjalani masa pidana penjara. Sementara itu, masa jeda Syaifurrahman belum mencapai 5 tahun.
Karena bapaslonnya ditolak, ratusan pendukung dan simpatisan SUKA berunjuk rasa di KPU. Pantauan detikcom, kemarin (23/9), massa bergerak menuju KPU dengan cara long march.
Setiba di depan kantor DPRD Dompu, mereka tertahan oleh barisan polisi yang berjaga dengan senjata. Aksi saling dorong pun terjadi antara polisi dan massa pendukung SUKA. Mereka memaksa masuk halaman Kantor KPU untuk bertemu dengan kelima Komisioner KPU.
Demo pun berlangsung hingga malam hingga akhirnya polisi membubarkan massa. Saat demo, massa sempat memblokade jalan di beberapa titik.
Untuk membubarkan massa, polisi pun menembakkan gas air mata. Polisi juga menahan satu warga yang diduga sebagai provokator aksi demo.
 Kapolda NTB dan Danrem 162/Wira Bhakti mengunjungi paslon SUKA di Dompu (Faruk Nickyrawi/detikcom) |
