.webp)
Presiden Jokowi memerintahkan Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan kasus Corona di 9 provinsi prioritas. Pemerintah memaparkan evaluasi kasus Corona.
"Perintah presiden 13 September lalu, Wakil Ketua Komite, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, kita lihat data di sini 6 September menuju ke 13 September kenaikan sekitar 0,5 persen dan berturut-turut terjadi penurunan. Kemarin di posisi 22,46 persen. Ini tren penurunan. Kita lihat data global pada 23,13 persen. Kita di bawah angka global untuk kasus aktif," ujar Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo seusai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi secara virtual, Senin (28/9/2020).
Luhut secara resmi ditunjuk Jokowi mulai tanggal 14 September dan hari ini sudah bekerja selama 2 pekan menekan kasus Corona di 9 provinsi prioritas. Berikut data yang disampaikan pemerintah:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
A. Persentase kasus aktif 4 minggu terakhir
- 6 September: 24,5 persen (dunia 25,74 persen)
- 13 September: 25,0 persen (dunia 24,85 persen)
- 20 September: 23,6 persen (dunia 23,9 persen)
- 27 September: 22,5 persen (dunia 23,13 persen)
B. Persentase kematian 4 minggu terakhir
- 6 September: 4,1 persen (dunia 3,24 persen)
- 13 September: 4,0 persen (dunia 3,18 persen)
- 20 September: 3,9 persen (dunia 3,1 persen)
- 27 September: 3,8 persen (dunia 3,02 persen)
C. Persentase kesembuhan 4 minggu terakhir
- 6 September: 71,4 persen (dunia 69,92 persen)
- 13 September: 71,0 persen (dunia 71,96 persen)
- 20 September: 72,5 persen (dunia 73,0 persen)
- 27 September: 73,8 persen (dunia 73,85 persen)
Catatan:
1. Angka kasus aktif seminggu terakhir turun menjadi 22,5 persen akibat penurunan kasus aktif di Sumatera Utara, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.
2. Angka kesembuhan naik dari minggu sebelumnya menjadi 73,8 persen akibat menurunnya kasus aktif dalam seminggu terakhir.
3. Angka kematian terus menurun dari minggu sebelumnya menjadi 3,8 persen meski masih di atas rata-rata global 3,02 persen. Artinya peningkatan kapasitas layanan RS, khususnya dalam menangani pasien gejala berat-kritis masih perlu ditingkatkan.
Doni mengatakan, Luhut yang juga menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, kerap menggelar rapat koordinasi untuk mensinergikan kebijakan. Nantinya, ada SOP yang jadi rujukan kepada seluruh pimpinan RS.
"Intervensi yang dilakukan pemerintah, Bapak Presiden menugaskan Wakil Ketua Komite Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, hampir setiap hari beliau memimpin rapat koordinasi untuk mensinergikan seluruh komponen, seluruh kementerian/lembaga, termasuk pakar epidemiologi, pakar kesehatan masyarakat, ahli bidang obat," kata Doni.
"Dan sudah dibuatkan SOP yang nantinya jadi rujukan kepada seluruh pimpinan RS agar bisa ikuti SOP yang disusun Kemenkes, didukung pakar dari 5 asosiasi profesi," imbuh Doni.
