Round-Up

Tudingan Politis di Balik PSBB Ketat ala Anies

Tim detikcom - detikNews
Senin, 28 Sep 2020 07:02 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Facebook Pemprov DKI Jakarta)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Facebook Pemprov DKI Jakarta)
Jakarta -

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kembali diberlakukan secara ketat di DKI Jakarta diklaim menurunkan persentase kasus aktif virus Corona (COVID-19) di Ibu Kota. Muncul tudingan aroma politis di balik penerapan PSBB ketat yang kini diperpanjang.

Klaim penurunan kasus aktif itu disampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui akun Instagram resminya, seperti dilihat detikcom pada Sabtu (26/7/2020) lalu. Pelambatan kasus aktif disebut terjadi setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem darurat dengan kembali memberlakukan PSBB.

Berdasarkan data yang diungkap Pemprov DKI, kasus aktif COVID-19 pada 12-23 September 2020 sebesar 12 persen. Angka tersebut mengalami penurunan bila dibanding kasus aktif yang terjadi pada 30 Agustus-11 September 2020 sebesar 49 persen.

"Peningkatan kasus aktif di Jakarta melambat dari 49% menjadi 12% sejak Gubernur Anies Baswedan mengambil keputusan menarik rem darurat dan kembali memberlakukan PSBB ketat sejak 14 September lalu," tulis akun Instagram Pemprov DKI Jakarta.

PSBB ketat DKI Jakarta kini diperpanjang hingga 11 Oktober 2020. Meski PSBB diperpanjang, Anies memaparkan sudah ada tanda-tanda pelandaian kasus positif dan kasus aktif di Jakarta.

Klaim tersebut mendapat kritik dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Klaim itu dinilai tidak sesuai fakta di lapangan.

Gembong WarsonoKetua F-PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono (Foto: Dok. Istimewa)

"Penerapan PSBB ketat yang diberlakukan hampir 14 hari belum menampakkan hasil sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anies ke publik. Sebab, PSBB ketat ini belum mampu mengubah kebiasaan warga Ibu Kota untuk taat terhadap penerapan protokol kesehatan, padahal seharusnya ini yang harus digenjot oleh Pak Anies," kata Ketua F-PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, kepada wartawan, Minggu (27/9).

Gembong menuding kebijakan PSBB ketat yang diberlakukan Anies Baswedan berbau politis. Ia bahkan menyebut Anies hanya mencari panggung melalui kebijakan ini.

"Rencana perpanjangan PSBB ketat sampai 11 Oktober, baunya sangat politis, daripada keinginan pencegahan penyebaran COVID-19. Fakta selama ini, PSBB juga tidak ditegakkan secara serius. Terbukti di pasar dan permukiman padat tidak ada upaya sosialisasi dan penegakannya," ungkap Gembong.

"Apalagi PSBB patut diduga hanya dijadikan panggung oleh Gubernur agar terus menjadi bahan berita. Dan Anies terlalu asyik memainkan PSBB," lanjut dia.

Lihat juga video 'PSBB Diperketat, Begini Protokol Kesehatan di Transportasi Publik':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2