.webp)
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menuding ada aroma politis terkait kebijakan PSBB ketat di DKI yang kembali diberlakukan. Fraksi Gerindra DPRD DKI menilai tuduhan itu berlebihan.
"Saya apresiasi kritik dan sekaligus saran Pak Gembong. Namun, jika dikatakan berbau politis dan cari panggung sepertinya berlebihan," kata anggota F-Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif, kepada wartawan, Minggu (27/9/2020).
Syarif mengatakan tuduhan yang dialamatkan Gembong itu tidak berdasar. Pasalnya, penerapan PSBB ketat di DKI dinilai sudah sesuai dengan fakta yang ada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak mendasar tuduhan itu, karena kebijakan PSBB ketat yang diperpanjang itu didasarkan pada data dan fakta," tegasnya.
Syarif pun memuji kebijakan PSBB ketat yang diklaim menurunkan angka kasus aktif virus Corona di DKI Jakarta. Menurutnya, langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan PSBB ketat sudah tepat.
"Kita patut apresiasi kebijakan PSBB ketat selama 12 hari berjalan ada dampaknya nyata. Sudah tepat ya (kebijakan PSBB ketat)," ujar Syarif.
Lebih lanjut, Syarif juga menyarankan Pemprov DKI gencar melakukan 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment, dalam penanganan Corona di Ibu Kota. Ia juga meminta jajaran Pemprov menindak pelanggaran protokol kesehatan sesuai Pergub yang telah dibuat.
"Pemprov harus maksimalkan 3 T, testing, tracing, dan treatment. Kepada masyarakat juga aktif galakkan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak). Saya sarankan juga agar Pemprov konsisten dalam penerapan penindakan sesuai dengan Pergub yang sudah ada," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta tak sepakat dengan klaim Pemprov DKI soal pelambatan kasus aktif virus Corona (COVID-19) usai berlakunya kembali PSBB ketat. Klaim itu dinilai tidak sesuai fakta di lapangan.
Ketua F-PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menuding kebijakan PSBB ketat yang diberlakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbau politis. Ia bahkan menyebut Anies hanya mencari panggung melalui kebijakan ini.
"Rencana perpanjangan PSBB ketat sampai 11 Oktober, baunya sangat politis, daripada keinginan pencegahan penyebaran COVID-19. Fakta selama ini, PSBB juga tidak ditegakkan secara serius. Terbukti di pasar dan permukiman padat tidak ada upaya sosialisasi dan penegakannya," ungkap Gembong, Minggu (27/9).
"Apalagi PSBB patut diduga hanya dijadikan panggung oleh Gubernur agar terus menjadi bahan berita. Dan Anies terlalu asyik memainkan PSBB," lanjut dia.
Tonton juga 'Nasib Mal di DKI Dalam PSBB Berkepanjangan':
(azr/imk)
