Kubu Muchdi Pr Tuding Tommy Soeharto Permainkan Hukum

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Minggu, 27 Sep 2020 16:02 WIB
Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang
Sekjen Partai Berkarya kubu Muchdi Pr, Badaruddin Andi Picunang (Foto: detikcom)
Jakarta -

Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto menggugat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait SK kepengurusan Partai Berkarya kubu Muchdi Pr. Sekjen Partai kubu Muchdi Pr, Badaruddin Andi Picunang, menyoroti kubu Tommy yang terkesan mempermainkan hukum dengan gugatan tersebut.

Picunang mengatakan sudah ada tiga gugatan ke PTUN yang menyoal kepengurusan SK Partai Berkarya kubu Muchdi Pr. Picunang menilai rentetan gugatan ini sebagai sesuatu yang aneh.

"Itu sah-sah saja, beliau (Tommy Soeharto) punya hak untuk itu. Cuma aneh saja, ada tiga gugatan yang masuk ke PTUN dengan materi yang sama dengan tiga tim pengacara pula. Ini sama dengan mempermainkan hukum saja," kata Picunang kepada wartawan, Minggu (27/9/2020).

Gugatan-gugatan yang dilancarkan kubu Tommy itu dinilai Picunang semakin memperjelas tidak adanya kekompakan di kubu lawan. Picunang menegaskan pihaknya siap dengan data dan fakta untuk mempertahankan SK Kemenkum HAM terkait kepengurusan partai.

"Tim hukum kami sudah siap dan siap dengan argumen data dan fakta. Dikembalikkan kepada PTUN saja, gugatan itu diterima atau ditolak itu ranah PTUN lah. Kami siap saja, data dan fakta kami lengkap," tegasnya.

Picunang juga menyebut tidak ada pihak yang bisa memakai simbol-simbol Partai Berkarya selain pengurus yang tercantum dalam SK Kemenkum HAM. Di sisi lain, Picunang menegaskan tidak ada kubu dalam kepengurusan Partai Berkarya.

"Dan perlu diketahui bahwa selain kepengurusan kami, tak ada yang bisa memakai simbol-simbol Partai Berkarya (Beringin Karya) sejak 30 Juli 2020. Dan tidak ada kubu-kubuan di partai ini. Hanya ada satu kepemimpinan Partai Berkarya, Muchdi Pr Ketumnya dan Ketua Dewan Pembinanya Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto)," ungkapnya.

Menurut Picunang, posisi sebagai Ketua Dewan Pembina adalah bentuk penghormatan pihaknya kepada Tommy Soeharto. Jika ada yang menolak untuk bergabung, Picunang menegaskan akan merevisi nama-nama yang menjadi pengurus Partai Berkarya Muchdi Pr.

"Terakhir Pak Tommy keberatan namanya dicantumkan, padahal ini penghormatan dan tidak ada pergantian Ketua Dewan Pembina, sejak partai ini dibentuk 2016 tetap nama beliau yang tercantum. Tapi itu hak beliau, kami akan segera merevisi nama-nama yang tidak bersedia gabung dengan kami," ujar Picunang.

"Kami hanya menyelamatkan partai ini dari salah urus, dan kami juga yang membentuk dari awal, bukan perorangan. Keuangannya pun secara gotong royong. Ada sejarahnya, ada jejak digitalnya. Coba cek jejak digital, jejak itu tak akan bohong. Ada dokumen negaranya, ada akta notarisnya, ada dokumen rapatnya, dan sebagainya," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, putra mantan presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, resmi menggugat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Tommy menggugat SK Menkum HAM yang mengesahkan Partai Berkarya pimpinan Muchdi Pr.

Hal itu tertuang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Minggu (27/9). Perkara Tommy Vs Yasonna mengantongi nomor perkara 182/G/2020/PTUN.JKT.

Tertulis sebagai pihak penggugat adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya H Hutomo Mandala Putra, SH. Sedangkan tergugat adalah Menkum HAM RI. Ada 5 petitum dalam gugatan tersebut, salah satunya adalah membatalkan SK Menkum HAM tentang pengesahan pengurus Partai Berkarya kubu Muchdi Pr.

(azr/imk)