Kubu Tommy Ajukan Penolakan Hasil Munaslub Berkarya Muchdi Pr ke Kemenkum

Luqman Hadi Arunanta - detikNews
Selasa, 11 Agu 2020 13:52 WIB
Tim hukum Berkarya kubu Tommy Soeharto (Arun/detikcom)
Foto: Tim hukum Berkarya kubu Tommy Soeharto (Arun/detikcom)
Jakarta -

Tim hukum Partai Berkarya kubu Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) menyambangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Mereka menyerahkan bukti-bukti penolakan terhadap hasil Munaslub Partai Berkarya kubu Muchdi Pr.

"Kami dari tim kuasa hukum Partai Berkarya ke Kemenkum HAM untuk menyerahkan keberatan atas SK Nomor 16 dan 17 yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM mengenai kepengurusan maupun perubahan AD/ART dari kubu Muchdi Pr dan Badaruddin Andi Picunang. Kami mewakili Partai Berkarya Ketum Hutomo Mandala Putra dan Sekjen Priyo Budi Santoso" kata tim hukum Partai Berkarya kubu Tommy Soeharto, Ega Martha Dinata di Sekretariat Jenderal Kemenkum HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/8/2020).

Ega menyebut Munaslub kubu Muchdi Pr tidak mendapat persetujuan dari Tommy Soeharto dan dilaksanakan oleh kader-kader yang telah dikeluarkan sebelumnya, termasuk Muchdi Pr dan Badaruddin Picunang. Dia juga mengatakan Berkarya pimpinan Tommy Soeharto sudah beberapa kali bersurat ke Kemenkum HAM terkait adanya kegiatan kader yang tidak merepresentasikan partai jauh sebelum adanya kubu Muchdi Pr.

"Kita sampaikan ke Menteri dan Kemenkum HAM proses-proses inilah yang harus diketahui Menteri walaupun kita juga wajib sampaikan di jauh sebelum pelaksanaan Munaslub artinya, saya tidak sebut tanggal pastinya, kita sudah pernah melakukan berbagai surat kepada Kementerian Hukum dan HAM mengenai adanya kader kita yang melakukan sebuah gerakan yang tidak merepresentasikan dari partai," ujarnya.

Tim hukum Berkarya kubu Tommy Soeharto juga membawa bukti-bukti penolakan ke Kemenkum HAM, termasuk pernyataan keberatan kader-kader yang namanya merasa dicatut dalam SK Kepengurusan Berkarya kubu Muchdi Pr.

"Dalam SK saat ini ada nama-nama pengurus yang mereka tetap dalam SK kepengurusan itu nama-nama tersebut telah memberikan surat pernyataan bahwa mereka tidak pernah terlibat, hadir, dihubungi, menandatangani sesuatu dan mereka berkeberatan, baik untuk digunakan, dimasukkan, dipublikasikan nama-nama mereka sebagai pengurus Partai Beringin Karya (Berkarya)," kata Ega.

Selain itu, kubu Tommy siap menempuh jalur hukum. Salah satu opsinya adalah gugatan ke PTUN.

"(PTUN) itu menjadi salah satu opsi yang mungkin nanti akan coba kita pertimbangan. Kemudian juga mungkin laporan yang bersifat pidana itu bisa saja terjadi. Upaya hukum ada perdata, pidana, ada administrasi di PTUN," ungkapnya.

Sebelumnya, kubu Muchdi Pr mengklaim telah mendapat surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan Partai Berkarya dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Partai Berkarya kubu Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) siap menempuh jalur hukum.

SK Kemenkum HAM Partai Berkarya yang didapat kubu Muchdi Pr dikeluarkan pada 30 Juli 2020. Surat tersebut ditandatangani oleh Menkum HAM Yasonna Laoly.

(imk/imk)