2 Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, PPP Bantah Jokowi Ingkar Janji soal HAM

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 27 Sep 2020 15:06 WIB
Wasekjen PPP Achmad Baidowi
Foto: Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Zhacky/detikcom)
Jakarta -

PPP ikut menanggapi sorotan Amnesty International Indonesia terhadap janji penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantaran 2 mantan anggota Tim Mawar menjadi pejabat di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Menurut PPP, penunjukan tersebut bukan berarti Jokowi mengingkari janji.

"Ya tidak (berarti Jokowi ingkari janji) dong. Soal janji itu kan tetap bisa dilakukan," kata Wasekjen PPP, Achmad Baidowi kepada wartawan, Minggu (27/9/2020).

Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, Presiden Jokowi pasti menepati janjinya menuntaskan HAM. Lagipula, kata dia, pengusutan kasus pelanggaran HAM di Indonesia sudah memiliki mekanisme tersendiri. Awiek menegaskan, tidak ada satupun warga negara yang kebal terhadap hukum di Indonesia.

"Untuk pengusutannya kan sudah ada mekanisme. Di negara ini tidak ada yang kebal hukum," ujarnya.

Awiek mengatakan, penunjukan anggota TNI di Kemenhan sudah sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Dia pun meyakini penunjukan Brigadir Jenderal TNI Dadang Hendrayudha sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan dan Brigjen TNI Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan sudah melalui pertimbangan yang matang.

"Penugasan anggota TNI aktif di Kemenhan saya kira sudah sesuai tupoksinya, asalkan tidak melanggar hukum. Juga harus dimaknai sebagai tugas negara. Dan itu bagian dari rotasi dan regenerasi . Yang terpenting tidak melanggar ketentuan UU. Soal ada pengusutan terhadap kasus-kasus masa lalu, kan orangnya masih ada tinggal diproses aja sesuai ketentuan hukum," tutur Awiek.

Sebelumnya, Amnesty Internasional Indonesia mengkritik keputusan mengangkat dua mantan anggota Tim Mawar untuk menjadi anak buah Prabowo. Janji Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu ikut kena sorot.

Dua eks Tim Mawar itu adalah Brigadir Jenderal TNI Dadang Hendrayudha dan Brigjen TNI Yulius Selvanus. Brigjen Dadang diangkat jadi Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, sedangkan Brigjen TNI Yulius ditunjuk jadi Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kemhan.

Berdasarkan putusan perkara No. PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999 yang ditampilkan di situs Kontras, Brigjen Dadang Hendrayudha dan Brigjen Yulius Selvanus termasuk 2 dari 11 anggota tim mawar yang dijatuhi hukuman.

"Dengan langkah Menhan tersebut, Presiden Jokowi dan DPR RI akan semakin dinilai melanggar janjinya, terutama dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, JUmat (25/9).

Tonton juga 'Eks Komandan: Tim Mawar Sudah Bubar Sejak 1999!':

[Gambas:Video 20detik]

(mae/imk)