.webp)
Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abd Rohim Ghazali menyarankan pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda karena risiko penyebaran Corona. Pihaknya akan menggugat pemerintah jika muncul klaster baru usai Pilkada 2020 digelar.
"Muhammadiyah akan mengawal pilkada serentak tapi kami juga tetap berpendirian bagaimana pun pilkada serentak harus ditunda. Kami akan menggugat pemerintah jika kasus COVID-19 usai pilkada 9 Desember mengalami kenaikan," kata Rohim dalam keterangan yang diterima, Jumat (25/9/2020).
Hal itu disampaikannya dalam diskusi daring yang diselenggarakan Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mappilu PWI) dengan tema "Menimbang Pilkada 2020: Tetap 9 Desember 2020 atau Ditunda Demi Keselamatan Bersama" pada Kamis (24/9). Dalam acara ini turut hadir Kapusdatin dan Humas BNPB, Agus Wibowo; Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini; Asisten Operasi Kapolri, Irjen Imam Sugianto; dan PKDH Otda Kemendagri, Heri Roni.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, meski ada ketentuan penerapan protokol kesehatan secara ketat, tapi sama sekali tidak bisa menjadi jaminan pilkada aman dari penyebaran Corona. Dia menyoroti soal terjadinya 243 penyelenggara protokol kesehatan pada tahap pendaftaran bakal calon awal September kemarin.
"Agama atau keyakinan dan menjaga nyawa, itu di atas segala-galanya kalau harta dan akal mungkin bisa disembuhkan tapi nyawa tidak, makanya itu tadi ini gambling yang sangat berbahaya karena pertaruhkan nyawa rakyat," ujar Rohim.
Dia mengaku takut pilkada serentak malah mengakibatkan timbulnya banyak korban. Dia lalu mengungkit soal banyaknya petugas penyelenggara Pemilu 2019 lalu yang meninggal.
"Dan kita punya pengalaman pada 17 April tahun lalu, ada 469 pekerja pemilu yang meninggal karena kelelahan, ini nggak bisa dibayangkan para pekerjanya sudah kelelahan sementara mereka juga harus berhadapan dengan pandemi, sementara virus Corona ini kan sangat mudah menjangkiti orang yang kelelahan, itu untuk penyelenggara bukan lagi untuk peserta," ujarnya.
Mappilu PWI juga menyatakan ingin agar pelaksanaan pilkada sehat dan berbudaya. Mappilu PWI turut khawatir akan terjadi ledakan kasus COVID-19 di 270 pilkada yang digelar pada tingkat provinsi, kabupaten/kota. Diprediksi pada pilkada ini bakal melibatkan sekitar 100 juta orang.
Ketua Mappilu PWI, Suprapto Sastro Atmojo, mengatakan melalui diskusi ini pihaknya hendak menyerap masukan bagi KPU khususnya dalam protokol kesehatan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.
"Tujuan utama diskusi ini ialah pencerahan bagi kalangan wartawan Indonesia dan masyarakat. Mappilu PWI hendak menggali pandangan atau pemikiran dari para tokoh dari berbagai latar belakang," ujar Suprapto yang juga Wasekjen PWI Pusat.
Tonton juga 'PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Tunda Pilkada':
(jbr/imk)
