Pengamat UPI: Pilkada Baiknya Ditunda, Rakyat Lebih Peduli Keamanan-Ekonomi

Yudha Maulana - detikNews
Jumat, 25 Sep 2020 16:01 WIB
Ilustrasi Fokus Nasib Pilkada Langsung (Andhika Akbaransyah)
Foto: Ilustrasi Pilkada (Andhika Akbaransyah)
Bandung -

Pakar kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mendorong agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda hingga COVID-19 benar-benar bisa dikendalikan. Menurutnya, para elit politik harus menyadari bahwa keselamatan dan kesehatan rakyat merupakan yang paling utama.

"Mengutip dari Cicero bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi, itu harus didulukan. Pilkada sekarang ditunda, kan kekosongan bisa diisi oleh penjabat bupati atau walikota, dan itu sudah biasa dilakukan," kata Cecep saat dihubungi detikcom, Jumat (25/9/2020).

Guru Besar UPI itu juga mengatakan pelanggaran protokol kesehatan yang berpotensi jadi sarana penularan virus Corona kerap terjadi. Seperti dalam sesi pendaftaran bakal calon kepala daerah, yang menimbulkan kerumunan dari simpatisan kontestan.

"Apalagi kalau model kampanye masih konvensional, boleh Pilkada tapi harus mencontoh Korea Selatan kalau mau, ada aturan yang tegas. Kalau tidak bisa dilakukan ya lebih baik ditunda," katanya.

Saat ini, sambung Cecep, sebaiknya pemerintah mendengarkan aspirasi dari civil society mengenai penundaan Pilkada sampai situasi virus ini benar-benar bisa dikendalikan dengan hadirnya vaksin COVID-19.

"Kalau mau pemerintah duduk bareng bersama Civil Society, kan berbagai elemen masyarakat juga menyuarakan Pilkada ditunda. Memang agak dilematis, tapi para elit partai juga harus sadar bahwa keselamatan rakyat yang utama," katanya.

"Penundaan Pilkada jangan terlalu risau dengan kondisi nanti kosong, kan ada Pj (penjabat sementara). Pengesahan APBD dan segala macam kan dianggap sama kondisinya, kan ada Perpu," ujarnya.

Menurutnya masyarakat lebih memprioritaskan soal urusan kesehatan, keamanan dan ekonomi. "Daripada sekarang dipaksakan masyarakat dengan berbagai kegalauan dan kekhawatiran, masyarakat tidak terlalu concern dengan Pilkada. Mereka lebih peduli dengan kesehatan, keamanan, biaya hidup karena terkendala pekerjaan banyak pengangguran," ujarnya.

(yum/mso)